Merdeka Belajar: Apakah Benar Sudah Merdeka? (Pelajaran dari Suara Pelajar)

Perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lomba balap karung, tidak ada lomba makan kerupuk, tidak ada lomba panjat pinang, dan tidak ada lomba-lomba tradisional lainnya. Kalaupun ada persentasinya pasti sangat sedikit. 

Upacara kemerdekaanpun tidak akan meriah seperti biasa. Pasukan pengibar bendera banyak dikurangi kuantitasnya. Gegap gembita karnaval yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat dan pelajarpun tak akan digelar.

Covid-19 telah memaksa hampir seluruh aktifitas perayaan kemerdekaan lumpuh total. Lalu, jika gegap gempita perayaan kemerdekaan sepi, bagaimana dengan tututan pendidikan di sekolah? Karena seperti halnya Indonesia yang tengah merayakan hari kemerdekaan, pendidikan di tanah air juga telah mencanangkan program Merdeka Belajar. 

Program Merdeka Belajar sendiri dilahirkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 2019. Program Merdeka Belajar episode satu ditandai dengan hilangnya ujian akhir nasional, pembaharuan konsep ujian sekolah, penyederhanaan rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan program zonasi.  Lalu, apakah konsep merdeka belajar ini dapat membantu siswa di masa pandemic? Apakah pelajar Indonesia telah benar-benar merdeka?

Siswa dan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi 

Beberapa minggu yang lalu saya menyebar survey pada siswa tentang kendala dalam belajar online. Mayoritas siswa berharap untuk kembali belajar tatap muka di sekolah. 90% dari total responden (150 responden) memberikan kendala teknis dan kendala non-teknis. Kendala teknis seperti listrik yang sering mati, harga kuota internet yang mahal, dan sinyal internet yang hilang timbul. 

Kendala non-teknis misalnya guru yang sekedar memberi tugas, tanpa memberi materi yang interaktif, serta tidak adanya fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran dan penugasan. Lalu timbul pertanyaan, apakah mereka sudah merdeka di tengah jargon merdeka belajar?

Kondisi listrik yang seperti minum obat

Ada banyak siswa tinggal di pinggiran yang tidak begitu memperoleh akses listrik yang memadai. Seringnya gangguan bahkan dalam satu hari bisa mencapai tiga kali (mirip seperti minum obat), tentu menjadi penghambat pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Berikut adalah salah satu quote dari siswa saya, Toni (nama samaran) "Saya tinggal di desa kecil dan terkadang mati lampu seharian, otomatis di sini tidak ada jaringan seharian." Bukan hanya itu, data KEMENDES (2010) menunjukkan bahwa masih terdapat 2.275 desa yang belum teraliri listrik. Jika di negara kita masih ada dua ribuan desa yang belum teraliri listrik; atau ada aliran listrik namun sering terjadi gangguan, maka kemerdekanan dalam merdeka belajar sulit untuk diwujudkan.

Harga kuota internet mahal dan terbatasnya akses internet

"...kendala jaringan internet, karna tidak semua anak tinggal di tempat yang ada jaringan internet yang bagus. Ketiga, tidak semua anak memiliki hp dan kuota." (Doni, nama samaran). Tidak sedikit siswa kami yang mengembalikan survey mengeluhkan banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan untuk sekedar mengikuti kelas online. 

Bukan hanya itu, sudah harganya mahal, sinyal internet sering pula hilang timbul.  Setiap hari, Senin s.d Jumat mereka harus "On" dari pukul 7.30 s.d pukul 12.00, tentu menggunakan aplikasi yang bervariasi mulai dari WhastApp, Youtube, Google Classroom, Google Meet, Quiziz, Ruang Guru, Zoom, dsb. Tentu, pulsa yang dibutuhkan tidaklah sedikit.

Belum lagi di sore dan malam hari, siswa dituntut untuk aktif mencari sumber referensi yang juga menggunakan pulsa internet. Kebijakan pusat baru sekedar memberikan kebebasan dalam menggunakan dana BOS untuk PJJ. Namun, dari berbagai informasi yang saya peroleh dari media masa dan sosial media, dana BOS sudah terkuras untuk biaya operasional sekolah dan gaji guru. 

Andaipun uang itu harus dibagi pada siswa dan guru, pasti tidak akan mencukupi dan malah akan memunculkan polemik dikemudian hari. Sebelum pemerintah mampu menggandeng BUMN telekomunikasi untuk memberikan diskon khusus untuk guru dan siswa selama PJJ, maka kemerdekaan dalam merdeka belajar akan sulit diwujudkan.

Tugas menumpuk, kadang tidak dikoreksi

Jasmine (nama samara) menuliskan bahwa 90% pembelajaran online adalah berbentuk tugas, sementara hanya 10% saja guru yang mengajar dengan membuat materi yang interaktif. Parahnya lagi, banyak siswa yang mengungkapkan bahwa guru hanya sekedar memberikan tugas tanpa mengembalikan feedback kepada siswa. 

Bayangkan jika di suatu sekolah, setiap siswa mempunyai 14 mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran memberikan tugas kepada siswa; maka dapat kita bayangkan betapa tertekannya siswa-siswa kita. Bahkan saya sering mendengar keluhan dari siswa bahwa ada beberapa oknum guru, baru pertemuan pertama, langsung memberikan tugas/PR. 

Padahal mereka belum berdiskusi tentang silabus dan topik pelajaran. Tentu hasil survey dari siswa yang mayoritas mengeluhkan pembelajaran daring tidak efektif dikarenakan guru hanya memberikan tugas, dapat menjadi cambuk tersendiri bagi kami para guru. Tentu, juga koreksi dan masukan untuk program merdeka belajar.

Pembelajaran yang Non-Student Centered

"Kendala dari belajar online menurut saya yaitu kurangnya pembelajaran tatap muka jarak jauh, yang sebenarnya sangat membantu untuk dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang materi tersebut" (Sari, nama samara). 

Pembelajaran satu arah dengan menggunakan WA atau google classroom dengan guru memberikan ringkasan materi, kemudian memberikan tugas terkesan kembali pada pengajaran konvensional yang berpusat pada guru. Padahal generasi milenial/generasi Z yang hidup di abad 21 membutuhkan kecakapan hidup yang kritis, inovatif, dan kolaboratif. 

Survey yang kami dapatkan, memberikan masukan berharga bagi kami agar guru dapat lebih memberikan porsi diskusi melalui google classroom stream. Atau jika memungkinkan dapat belajar dengan zoom atau google meet yang memantik diskusi kelompok secara live. Tentu pembelajran yang mengedepankan diskusi dan kolaborasi lebih efektif ketimbang selalu memberikan tugas kepada siswa terus menerus.

Tidak Fleksibel

"..kami merasa kebingungan dengan tugas yang belum selesai sudah ditambah dengan tugas lain dan waktu tenggat yang kadang sangat singkat." Begitulah petikan suara pelajar dari Bunga (nama samaran). 

Memang betul tugas yang bertubi-tubi muncul, dalam waktu yang berdekatan tidak malah membuat siswa tertantang untuk mengerjakan, namun malah sebaliknya menjadi kesal dan akhirnya ter-demotivasi untuk sekedar membaca tugasnya. Hasilnya tentu dapat diprediksi, nilai siswa akan semakin merosot di tengah pandemi ini.

Oleh karenanya, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk memebrikan fleksibilitas dalam tiga hal. Yang pertama, waktu: saya selalu memberi penjelasan yang detail tentang tugas yang dikerjakan anak didik saya. 

Saya hanya memberi tugas satu saja dalam empat kali pertemuan, dan saya memberi waktu minimal 14 hari dalam menyelesaikan satu tugas tersebut. Yang kedua, tugas yang saya beri, memberikan banyak pilihan untuk siswa; contohnya saya memberi tugas tentang topic "asking, giving, and responding to suggestion" maka saya memberi kebebasan jenis project yang siswa dapat kerjakan: bisa berupa video Tik Tok, bisa berupa postingan youtube, bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa poster, bisa berupa komik, dan bisa juga berupa postingan di blog internet. 

Terakhir, saya juga memberi fleksibilitas untuk siswa memilih dalam mengerjakannya: boleh dalam kelompok (minimal lima anggota) dan bisa juga dikerjakan sendirian. Alhamdulillah, dari feedback yang saya terima anak didik saya sangat berterimakasih atas tiga kelonggaran yang saya berikan.

Suara Pelajar yang saya dapat dari survey meninggalkan pekerjaan rumah bagi kita guru, orangtua, masyarakat dan tentunya pemerintah. Tentu kita harus cepat belajar dan beradaptasi agar dapat terus mendampingi putra-putri kita dalam mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang efektif di masa pandemi.

Tidak berlebihan rasanya jika saya mengulas kembali rekomendasi dari siswa-siswi Amerika dan Indonesia yang pada tanggal 29 Juli 2020 mengadakan pertukaran pemuda secara virtual. Diskusi siswa Indonesia-Amerika tersebut menyepakati beberapa poin tentang pembelajaran online. Berikut adalah rekomendasinya:

• Untuk guru agar tidak memberikan banyak tugas dan PR selama Pandemi. Karena siswa sudah merasa berat dengan pembelajaran online, maka guru harus secara ikhlas mengurangi intensitas pemberian PR dan tugas.
• Jika memang terpaksa harus memberikan tugas, maka guru harus memberikan fleksibilitas yang tinggi.
• Agar guru dapat memberikan materi secara menarik dan mudah dipahami, bukan hanya sekedar memberikan tugas.
• Untuk siswa/i agar dapat terus mematuhi aturan pemerintah termasuk untuk tetap menjaga physical distancing dan disiplin dalam menggunakan masker ketika harus ke luar rumah.
• Untuk siswa/i agar dapat memanfaatkan waktu belajar dari rumah untuk memaksimalkan penelitian dan penemuan jati diri, contohnya dengan secara mandiri mempelajari bahasa asing, atau mempelajari budaya dari negara lain yang tentunya tidak diajarkan di sekolah.

Akhirnya, momen kemerdekaan Republik Indonesia harus dapat kita jadikan momentum untuk  berbenah dalam mewujudkan cita-cita luhur "merdeka belajar." 

Tentu kebijakan merdeka belajar ini tidak dapat menjadi seperti "silver bullet", namun perlu waktu dan usaha ikhlas dan pantang menyerah dari semua pihak: siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Semoga kita semua dapat berkomitmen dalam menyongsong kemajuan pendidikan tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke 75.

 

Dion Ginanto, 

Guru/Dosen, dan pengamat pendidikan.