DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan segala kompleksitas permasalahannya membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menjadi roll model tidak hanya bagi birokrasi DKI Jakarta tapi birokrasi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Mengelolah Jakarta bukanlah persoalan yang mudah dan gampang. Selain ahlak/moral dan etika  yang harus dimiliki oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nantinya, poin penting yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana dengan kapasitas, kompetensi dan kualitas intelektual sang Gubernur dan Wakil Gubernur.
Debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran pertama yang diadakan oleh KPUD DKI Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 setidaknya telah memberikan sedikit referensi kepada publik secara khusus warga DKI Jakarta untuk menilai seberapa besar kapasitas, kompetensi dan kualitas intelektual dari masing-masing paslon sehingga warga DKI Jakarta dapat memastikan dengan tepat siapa diantara ketiga paslon yang layak memimpin DKI 5 tahun kedepan.
Untuk melihat, mengetahui bagaimana kapasitas, kompetensi dan kualitas intelektual dari masing-masing paslon cagub dan cawagub maka beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:
Visi. Seorang pemimpin apalagi memimpin daerah sekelas Jakarta maka bukan sekedar memiliki visi tapi visinya adalah visi yang dimunculkan yang bertolak dari kebutuhan masyarakat dan persmasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Sebagus apa pun sebuah visi yang dibuat namun ketika tidak dapat dijelaskan secara detail bagaimana cara mencapainya maka visi tersebut hanya akan dianggap sebagai sebuah retorika. Dalam konteks DKI Jakarta visi harus memiliki relevansi dengan kondisi yang akan datang, kondisi kekinian yang hari-hari ini dialami oleh masyarakat Jakarta, mampu menjawab atau paling tidak bisa mengurangi kalau belum dapat mensolusikan semua persoalan-persoalan klasik yang menjadi dinamika Jakarta seperti kemiskinan, banjir, kemacetan dan masalah-masalah lain di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan lain-lain.
Misi. Selain memiliki visi yang jelas, seorang pemimpin harus mampu menjabarkan visi tersebut ke dalam langkah konkret. Debat kandidat cagub dan cawagub DKI Jakarta putaran I memperlihatkan kepada publik mana cagub dan cawagub yang mampu menyampaikan secara jelas apa yang harus dilakukan dan mana cagub dan cawagub yang hanya dapat memberikan penjelasan secara normatif.
Program Kerja. Seorang pemimpin juga harus mampu menterjamahkan misinya ke dalam berbagai program kerja. Program kerja yang dimaksud bukan asal program kerja, program kerja yang hanya untuk memenuhi keinginan sebagian kecil masyarakat atas nama rakyat kecil supaya terpilih menjadi gubernur, tapi program kerja yang dibuat berdasarkan hasil kajian atas kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada. Program kerja harus mempertimbangkan efektifitasnya untuk menghasilkan suatu output. Program kerja juga harus bersifat mendidik masyarakat untuk mencapai hasil yang bersifat jangka panjang. Dalam debat kandidat DKI putaran I saya teringat salah satu kandidat yang mengatakan “saya mengharapkan ada ide-ide baru yang dapat menjadi masukan bila kelak dipercaya memimpin DKI. Sebagian publik akan memahami bahwa pernyataan tersebut keluar karena tidak adanya sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh kandidat pesaing yang betul-betul dianggap dapat membawa perubahan. Atau karena ketidakmampuan kandidat pesaing lainnya untuk menjelaskan segamblang mungkin tentang visi dan misinya? Silakan publik menilai sendiri!
Kapasitas dan Kompetensi Mengeksekusi Program Kerja. Dalam konteks mengelolah Jakarta sebagai ibukota republik tidak dapat dipungkiri bahwa program-program kerja yang telah dibuat tidak sedikit yang akan berbenturan dengan kepentingan berbagai pihak baik yang bersifat politis maupun non politis. Hal tersebut dapat berakibat pada cepat lambatnya program-program tersebut tereksekusi bahkan bisa saja tidak tereksekusi. Dibutuhkan hikmat, taktik, strategi dan keberanian dari seorang gubernur untuk mengatasi hal ini. Tanpa keberanian melawan arus atau keberanian mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer mustahil program-program tersebut tereksekusi secara cepat dan tepat.
Kapasitas Anti Korupsi. Dari ketiga paslon cagub dan cawagub DKI Jakarta saat ini mungkin semuanya mengatakan mereka anti korupsi. Anti korupsi ketika diucapkan memang sangat mudah namun dalam prakteknya tidak semudah ketika diucapkan. Sikap anti korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana mempertahankan integritas, menjaga diri sehingga tidak melakukan korupsi namun juga menyangkut bagaimana menjaga supaya keseluruhan organisasi kerja yang dipimpinnya, seluruh lintas sektor yang terkait dengan pekerjaan yang di dalamnya ada teman, anggota DPRD parpol pendukung, mungkin tim sukses yang semuanya memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi korupsi. Ingat melakukan pembiaran terjadinya korupsi sama halnya ikut terlibat di dalamnya.
Ada pejabat yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan korupsi bahkan mereka anti korupsi namun dalam situasi tertentu ketika berbagai macam tekanan, ancaman dari berbagai pihak membuatnya tidak berdaya, menjadi lemah sehingga mereka mulai konfromi, dan melakukan pembiaran yang penting saya tidak terlibat di dalamnya. Tidak mudah bagi seorang pemimpin menerapkan sikap anti korupsi apalagi memimpin DKI Jakrta yang APBD nya 70 triliun yang merupakan kue manis incaran banyak koruptor. Oleh karena itu kapasitas ketegasan yang mumpuni yang sudah merupakan karakter seorang cagub, kemampuan bersifat tega (tega dalam hal positif), tega terhadap bawahan, tega terhadap teman, tega terhadap partner kerja, tega terhadap anggota DPRD, parpol pendukung, tim sukses dan lain-lain dibutuhkan dari calon gubernur DKI Jakarta.
Nasib DKI Jakarta, Ibukota NKRI, Ikon Indonesia, Etalase indonesia terhadap dunia internasional akan ditentukan pada tanggal 15, Februari 2017. Kapasitas, kompetensi, kualitas intelektual gubernur terpilih nantinya akan menentukan DKI Jakarta akan dibawa kemana.
Salam Kompasiana
