Dinas Sosial DKI Jakarta menjadi percontohan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penanganan fakir miskin. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setyawan, saat melakukan kunjungan ke kantor Dinas Sosial DKI Jakarta pada Kamis (11/4).
Ia mengatakan kunjungannya kali ini merupakan study banding dalam rangka penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penanggulangan Kemiskinan di DIY. Â "Kenapa kami memilih DKI Jakarta? Karena DKI Jakarta ini merupakan titik pusat yang dapat dicontoh dalam penanganan fakir miskin," tuturnya.
Adapun beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya mengenai kebijakan penentuan quota bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) DKI Jakarta, Basis Data Terpadu (BDT), serta sinkronisasi data antara Dinas Sosial DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial RI.
Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi mengaku masih mengalami kesulitan dalam menyinkronkan data penerima bantuan. "Sasaran atau targetnya kadang tidak sesuai. Masih adanya data inclusion error dan  exclusion error dalam BDT," ungkap Untung.
"Selain itu, di sini juga ada hambatan masalah yang berkaitan dengan regulasi kewenangan daerah antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II," tambahnya.
Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PKS PFM) Susana Budi Susilowati, dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengapresiasi kunjungan rombongan DPRD dan Dinas Sosial DIY tersebut.
