Pada 22 Oktober 1947, pasukan Pakistan dengan pakaian sipil bersama dengan suku Pashtun menyerbu J&K. Penjajah ini menjarah beberapa kota besar dan kota kecil dan melakukan genosida di Kashmir, terutama terhadap minoritas. Kemudian hanya penguasa J&K Raja Hari Singh yang memutuskan untuk bergabung dengan India secara legal pada tanggal 26 Oktober 1947.Â
Lalu hanya India lah yang melakukan intervensi dan mampu membebaskan J&K dari Pakistan kecuali sebagian kecil, yang sekarang disebut sebagai Kashmir yang diduduki Pakistan, karena gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB pada tahun 1949.
India tidak pernah datang ke J&K dan penguasa J&K lah yang memutuskan untuk menggabungkan negara bagiannya dengan India secara legal pada tahun 1947 sementara Pakistan datang ke J&K melalui invasi militer.
Selama 75 tahun terakhir, Pakistan telah mencoba setiap trik yang ada untuk menciptakan kekacauan di J&K dan menyebarkan kebohongan.
"Perdamaian di Jammu dan Kashmir tidak dapat diterima oleh Pakistan karena Angkatan Darat Pakistan mendorong kampanye anti-India," ujar Bhatia.
Dengan pandangan yang serupa, pembicara lain mengatakan militer Pakistan tidak akan menerima semua hak istimewa saat ini tanpa masalah Kashmir.
"Masalah Kashmir adalah penyelamat bagi militer Pakistan. Hal tersebut memberinya uang dan kekuasaan [kepada militer]. Banyak jenderal militer Pakistan menjadi jutawan," ungkap Veeramalla Anjaiah, peneliti senior di CSEAS.
Hari ini, Pakistan berbicara tentang plebisit PBB di Kashmir.
Namun Pakistanlah yang menyabotase rencana PBB untuk menjadi tuan rumah plebisit di J&K dengan tidak mengimplementasikan Resolusi PBB tahun 1948 No. 48. Untuk melakukan plebisit, baik Pakistan maupun India harus menarik pasukan mereka dari J&K. Resolusi PBB meminta Pakistan, sebagai penyerbu, menarik terlebih dahulu pasukan dan proksinya dan kemudian India. Karena Pakistan tidak menarik pasukannya, India memutuskan untuk tidak menarik pasukannya dan PBB membatalkan gagasan plebisit.
Pakistan juga sering mengeluhkan pelanggaran HAM berat di J&K. Masalah dasarnya adalah bahwa Pakistan telah mengirim ribuan teroris, kebanyakan Pashtun, Punjabi, Afghanistan dan Arab, ke J&K dan mengirim sejumlah besar senjata mematikan untuk melakukan pembantaian di sana.Â
Ketika pasukan keamanan India mengambil tindakan terhadap teroris dan separatis, Pakistan berteriak tentang pelanggaran hak asasi manusia tetapi tidak pernah berbicara tentang pembunuhan tanpa ampun warga sipil Kashmir yang tidak bersalah oleh terorisnya.
