Bagaimana China, negara komunis, mencapai pertumbuhan ekonomi yang spektakuler ini? China meninggalkan jalur komunis atau sosialisnya dan mengadopsi model kapitalistik untuk mencapai pembangunan ekonomi. Perusahaan multinasional dari AS, Uni Eropa, Jepang, Korea dan bahkan Taiwan memompa triliunan dolar ke dalam ekonomi China selama 30 tahun terakhir dan menjadikan China sebagai pabrik global. Perusahaan multinasional ini mengeksploitasi tenaga kerja murah di China dengan memproduksi sebagian besar produk mereka seperti ponsel pintar, komputer, barang elektronik, obat-obatan dan menghasilkan keuntungan yang besar. China juga menggunakan uang dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Pekerja China menjadi korban dan China telah menjadi sinonim untuk barang-barang murah di seluruh dunia.
Ekonomi China, pada tingkat pertumbuhan saat ini, dapat melampaui AS untuk menjadi ekonomi terbesar dunia pada tahun 2028.
Secara militer, menurut laporan Global Fire Power 2021, kekuatan militer China berada di peringkat ketiga di belakang AS dan Rusia. China memiliki lebih banyak tentara (2.18 juta personel militer aktif ) daripada AS (1.40 juta personel) dan angkatan laut dengan 777 kapal (AS memiliki 490 kapal) serta 79 armada kapal selam (AS memiliki 63).
AS memiliki teknologi militer yang canggih dan kekuatan udara yang lebih unggul dari China. AS memiliki 11 kapal induk canggih, dibandingkan dengan empat kapal induk China. AS menghabiskan uang lebih dari tiga kali lipat dari China untuk militernya. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah merencanakan untuk menghabiskan $753 miliar untuk militer pada tahun 2022 sementara China mungkin menghabiskan lebih dari $250 miliar.
Apa pun kekuatan ekonomi dan militernya yang meningkat, China tidak akan memenuhi syarat untuk posisi kekuatan global atau negara adidaya. Mengapa?
China bukanlah negara demokratis dan diperintah oleh Partai Komunis China yang otoriter. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) setia kepada Partai Komunis China bukan kepada negara China. China memiliki negara yang kuat dengan birokrasi partai yang kuat. Pemerintah China secara ketat mengontrol semua lapisan masyarakat, termasuk media.
Meskipun China memiliki sekitar 800 juta pengguna internet aktif, semua bentuk media (dari negara negara asing) seperti CNN, BBC, Straits Times dan New York Times dilarang di China. Platform media sosial seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter juga dilarang. Bahkan situs Wikipedia pun dilarang.Â
China berada di peringkat 177 dari 180 negara di dalam Indeks Kebebasan Dunia 2021.
Penindasan brutal terhadap protes mahasiswa Lapangan Tiananmen 1989 dan protes Hong Kong baru-baru ini hanyalah pengingat suram dari kredensialnya yang diredam menyangkut kepemimpinan globalnya.
Salah untuk percaya bahwa China memiliki minat yang mendalam pada institusi global. China telah meluncurkan proyek pembangunan infrastruktur global Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013 dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada tahun 2015. Namun niat China selalu untuk menguras kekayaan institusi ekonomi global dan mengeksploitasi negara-negara berkembang terutama di Afrika demi keuntungannya sendiri selama menyangkut tanggung jawab globalnya.
Sebagai anak baru, China harus tahu bahwa kekuatan yang lebih besar hadir dengan tanggung jawab yang lebih besar serta akuntabilitas yang lebih besar. Sejauh ini, China telah tertinggal di bagian tersebut. Kurangnya transparansi dan keterbukaan seputar tujuan yang jelas dari proyek BRI telah membuat banyak negara mempertanyakan maksud di balik proyek infrastruktur tingkat besar di wilayah mereka.
