Desentralisasi Kabupaten Tulungagung

Salah satu bentuk desentralisasi yang didapatkan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang pada 2023 terealisasikan sebesar 774.325,58 miliar rupiah yang di alokasikan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Tulungagung. Salah satu contoh pemanfaatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN adalah pipanisasi PDAM di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Rejotangan yang memperoleh dana APBN Sebesar 16 miliar rupiah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat akan air bersih. 

Contoh lainnya adalah penjabaran dari transfer APBN Di kabupaten Tulungagung ini berupa Dana alokasi khusus atau disingkat DAK untuk program sanitasi yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan jamban dan tangki septik individu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki akses sanitasi. Dengan adanya program tersebut, kebiasaan BABS akan berkurang, lingkungan dan pola hidup sehat akan terbentuk, dan potensi stunting akan terus menurun. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat juga. 

Namun, adanya desentralisasi ini dapat menimbulkan permasalahan seperti kurangnya koordinasi antarwilayah, disparitas antara pemerintah daerah dalam hal kapasitas dan sumber daya, serta risiko korupsi dan tata kelola yang buruk. Risiko korupsi ini yang sering terjadi di masa sekarang dan dimana saja salah satunya di Kabupaten Tulungagung yaitu dugaan korupsi APBDes beberapa desa di Tulungagung. 

Saat ini terdapat tiga desa yang ada pada tahap penyidikan dan segera ditetapkan tersangka. Tiga desa tersebut meliputi Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol, Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat dan Desa Batangsaren Kecamatan Kauman dengan total kerugian sebesar 800 juta rupiah di Tahun 2023. 

APBDes sendiri berasal dari pendapatn asli desa, alokasi APBN, pajak/retribusi, bantuan keuangan APBD, hibah dan sumbangan. Dalam hal ini implementasi desentralisasi perlu dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Terimakasih:)