. “Educational Politic" dan" Politic of Education" dalam perspektif manajemen pendidikan
By. Dini Irawati
Pendidikan politik ( Educational Politic) sangat erat hubungannya dengan politik pendidikan (politic of education). Sebelum mendapatkan pendidikan politik terlebih dahulu mendapatkan politik pendidikan. Pendidikan politik mensyaratkan politik pendidikan.
Yang dimaksud dengan politik pendidikan adalah kebijakan-kebijakan strategic pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan dimaksud adalah politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil. Semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevalonsi, dan sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik (Ketua Forum Rektor Simpul Jawa Barat dan Banten, Universitas Pasundan)
Pendidikan yang berkualitas rendah tidak mungkin pendidikan politik dapat dilakukan dengan baik dan tidak akan menghasilkan kualitas budaya politik yang baik pula. Oleh karena itu, pendidikan politik mensyaratkan politik pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi untuk mengenyam pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan UUD 1945.
Dengan politik pendidikan yang baik dan efektif serta memihak seluruh rakyat, rakyat bisa cerdas , mampu, dan terampil sekaligus mandiri sehingga tidak membebani negara dan pemerintah. Dengan pendidikan politik yang baik rakyat bisa cerdas dan berwawasan dalam berpolitik sehingga dapat membantu mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus memberikan masukan-masukan yang konstruktif tanpa tindakan destruktif yang membahayakan masyarakat dan pemerintah.
Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Politic of Education mengistilahkan orang yang berpengetahuan adalah orang yang melek huruf, sedangkan orang yang tidak berpengetahuan adalah buta huruf Buta huruf bukan borok, racun, atau penyakit yang harus dibuang atau bukan persoalan pendidikan, tetapi persoalan politik- Semakin orang atau masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi semakin baik kualitas politiknya.
Pendidikan politik akan melahirkan orang-orang atau masyarakat yang memiliki budaya politik. Budaya politik sebagaimana dikatakan Gabriel A. Almond dan Sidney Verba dalam makalah Prof Dr. H.M. Didi Turmudi, M.SL, merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam system itu. Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik dapat diukur dengan nenggunakan ketiga komponen yaitu, kognitif, afektif, dan evaluatif
Jika setiap warga negara memiliki kualitas kognitif, afektif, dan evaluatif yang baik, maka mereka tidak dapat dengan mudah dimobilisasi oleh para elite partai politik atau calon legislatif untuk ikut berkampanye. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh materi. Mereka akan mengikuti partai politik yang memiliki visi, misi, dan idiologi yang sama.
Sebaliknya, jika rakyat tidak memiliki budaya politik yang baik atau dengan kata lain tidak memiliki kualitas kognitif, afektif, dan evaluatif yang baik, maka mereka akan dengan mudah dimobilisasi oleh para elite partai politik atau calon legislatif untuk ikut berkampanye. Mereka akan menjadi boneka para elite politik untuk meraih kekuasaannya. Mereka ikut serta dalam kampanye bukan karena visi, misi, dan idiologi yang sama, tetapi karena uang recehan, sebungkus nasi atau rokok yang diberikan yang hanya merupakan kesenangan sesaat. Atau hanya karena janji-janji yang muluk-muluk yang kadang tidak rasional, tidak substantif, dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Sehingga tanpa adanya budaya politik yang baik, maka negara dan pemerintah tidak akan maju.
Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa political education merupakan aktivitas para politisi dalam rangka penyampaian pengetahuan, menciptakan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam politik praktis, sedangkan educational politic adalah kegiatan politik dari mulai perumusan dan penerapannya oleh pemerintah dan lembaga legislatif dalam bidang pendidikan.
