Peran Aktiva Tetap pada Perusahaan

Dini Aulia Farhani

Sri Dewi Wahyundaru

S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

PERAN AKTIVA TETAP PADA PERUSAHAAN

I TEORI 

1.1 DEFINISI

Aset berwujud perusahaan adalah property, pabrik dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk bisnis perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Asset tetap bersifat marfologis, menguntunkan secara financial selama lebih dari satu tahun, dan juga merupakan asset perusahaan yang diperoleh perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis daripada dijual kembali. Karena bentuk keyakinan ini, investasi sering disebut sebagai asset berwujud. Pengelolaan asset tetap yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian baik dalam laporan bisnis maupun keuangan. Manajemen asset mencakup struktur, pendekatan, pengukuran, penilaian, pelepasan dan laporan yang diatur oleh akuntansi asset. Dalam asset tetap ini, produsen secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut :

• Tanah dan perbaikan tanah
• Gedung dan perbaikan gedung
• Mesin
• Mebel
• Kendaraan

1.2 TUJUAN AKTIVA TETAP

Tujuan standar akuntansi No. 16 adalah untuk menyediakan akuntansi untuk asset tetap sehingga pengguna laporan keungan dapat memahami informasi tentang imvestasi oleh entitas dalam asset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. 

 

II ISU ISU DALAM MASYARAKAT

Masalah utama dalam akuntansi untuk asset tetap adalah pengakuan asset, penentuan nilai buku, depresiasi dan kerugian dalam penilaian asset tetap. Standar ini berlaku untuk asset tetap kecuali pengungkapan lain mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:

• Asset tetap berwujud diklasifikasikan sebagai asset yang dimiliki untuk dijual
• Pengakuan dan evaluasi asset dalam eksploitasi dan penambangan sumber daya alam
• Hak pengembangan dan cadangan mineral dari minyak, gas dan sumber daya tak terbarukan lainnya.
•  Pernyataan lain mungkin memerlukan pengakuan asset tetap berdasarkan pendekatan yang berbeda seperti: sewa untuk menilai persepsi item sewa dalam property, pabrik, dan peralatan berdasarkan pengalihan risiko dan manfaat. Entitas juga harus meminta pernyataan ini untuk property investasi yang tidak memenuhi definisi property investasi

Dewasa ini, sector public dan swasta bersaing untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas layanan kepada konsumen dan masyarakat umum. Pada dasarnya, kami akan melakukan berbagai inovasi untuk mencapai tujuan bisnis kami yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menjual produk dan layanan kepada semua pelanggan kami. Selain mengejar keuntungan, tujuan bisnis lainnya mungkin termasuk pertumbuhan yang berkelanjutan, kelangsungan hidup, dan kesan positif pada masa. Untuk melakukan bisnis perusahaan memiliki asset yang diharkan dan dapat membawa manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa depan. Untuk mendukung hal tersebut, setiap perusahaan membutuhkan informasi keuangan. Di Indonesia standar pengelolaan laporan keuangan adalah Ikatan Akuntansi Indonesia.

Standar ini dikenal dikenal sebagai yayasan satndar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi ini mengatur berbagai jenis transaksi perusahaan. Oleh karena itu akuntansi untuk akuntansi untuk perlakuan aktiva tetap dalam hal ini merupakan salah satu alat bantu laporan keuangan yang penting. Urgensi suatu asset sebagai pendorong aktivitasnya harus diukur dan laporkan secara wajar dan relevan dengan yayasan standar akuntansi keuangan. Penerapan akuntansi asset tetap yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan nantinya akan mempergaruhi penyajian laporan keungan. Asset tetap yang dinilai terlalu tinggi atau diicatat mempengaruhi depresiasi. Jumlah depriasi terlalu besar dan keuntungannya  kecil Sebaliknya jika penilaian atau pencatatan tetap terlalu kecil,penyusutannya terlalu kecil dan labanya tinggi. Hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan tahunan.

III DASAR HUKUM

Revaluasi asset tetap adalah revaluasi asset tetap dengan mengguntungkan fungsi revaluasi yang diatur dalam peraturan. Menteri nomor 191/PMK.10/2015. PMK nomor 233/PMK.03/2015 

IV HARAPAN

Oleh karena itu, dalam hal ini diharpakn negara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan saat ini dan dimasa yang akan dating.