Dukungan Senior Mengarah ke Rosan Roeslani

Dukungan luas muncul dari berbagai kalangan atas pencalonan Rosan Perkasa Roeslani (RPR) sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020. Beberapa pengusaha senior yang juga dikenal sebagai sesepuh Kadin Indonesia turut mengutarakan dukungan. Mereka adalah Sharif Cicip Sutardjo mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Abdul Latief pengusaha senior sekaligus pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Agus Kartasasmita Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, serta tiga mantan Ketua Umum Kadin, yaitu Aburizal Bakrie, Adi Putra Taher, dan MS Hidayat.

Para sesepuh Kadin itu memuji Rosan dan mendukung langkahnya untuk menjadi ketua umum. Cicip berkisah, dia mengenal Rosan sejak masuk sebagai anggota HIPMI. Dia menggambarkan Rosan saat itu sebagai pemuda yang bersahaja, ulet, dan tabah. "Waktu itu Rosan bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, berkat keuletan dan ketabahannya, kita semua bisa lihat siapa dia," kata Cicip.

Sedangkan Abdul Latief lebih menyoroti sisi regenerasi dalam kepemimpinan Kadin sebagaimana yang terlihat pada perekenomian nasional secara umum. Latief melihat ekonomi nasional banyak terbantu dengan kehadiran sejumlah orang muda yang mumpuni dalam visi bisnis, cerdas dalam pemahaman ilmu ekonomi, dan kreatif dalam membaca peluang. "Rosan adalah salah satu dari generasi baru ini. Sudah saatnya Kadin dipercayakan kepada mereka," sambung Abdul Latief. Beberapa nama generasi baru pengusaha yang disebutkan turut hadir mendukung Rosan. Di antara mereka, Sandiaga Uno, Wisnu Wardhana, M Lutfi, Erwin Aksa, dan Boy Thohir.

Pandangan serupa disampaikan MS Hidayat. Menurut Kang Hi, sapaan Hidayat, selain sosok yang cerdas, Rosan sudah mempersiapkan pencalonan secara matang. Hal itu terlihat dari kehadiran 30 Ketua Kadin Provinsi dan puluhan ketua asosiasi pengusaha serta dukungan masif dari para pelaku usaha yang hadir.

"Rosan sosok yang paling qualified. Siapa pun yang menyaksikan dukungan saat ini tidak perlu ragu lagi siapa calon ketua umum berikutnya," kata Kang Hi dalam sambutannya.

Menanggapi dukungan pada dirinya, Rosan menyatakan kesiapan mengemban kepercayaan yang diberikan. Penguatan peran dan fungsi Kadin di seluruh wilayah Indonesia merupakan agenda prioritas yang akan dikerjakan Rosan Roeslani, apabila dipercaya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2020.

"Insya Allah kalau diberi amanah, program pertama yang akan saya kerjakan adalah fasilitasi dan penguatan Kadin di Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Itu karena Kadin adalah mitra sejajar pemerintah baik pusat maupun daerah," ujarnya jelang pemilihan Ketum dalam Munas VII Kadin Indonesia, Selasa (24/11/2015), di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat.

Bos Grup Recapital ini menuturkan, di level pemerintah daerah, adalah tugas Kadin Provinsi untuk memberikan masukan dan saran yang membawa kepentingan usaha. Oleh karena itu ke depan Kadin Indonesia ingin memberikan penguatan jaringan dengan menggunakan informasi teknologi (IT).

"Penerapannya, Kadin daerah harus memberikan laporan makro ekonomi bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan satu tahun. Bukan hanya dari makro ekonomi secara global, tapi kita juga mengambil contoh laporan perekonomian di daerah, misalnya Sumatera Utara yang nanti disebarkan ke seluruh Kadin, sehingga Kadin di seluruh daerah mengerti potensi masing-masing daerah dan mungkin mereka bisa bersinergi dengan provinsi lain," papar Rosan.

Lebih lanjut, Rosan menginginkan Kadin benar-benar sebagai mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Sejauh ini, usulan dari Kadin belum sepenuhnya sejajar pemerintah. Misalnya sebelum mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, kita memang diajak diskusi beberapa kali, tapi saya melihat Kadin harus lebih aktif lagi," tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Kadin Bidang Perbankan dan Finansial periode 2010-2015 ini, dalam memberikan masukan kepada pemerintah tetap harus ada masukan dari semua dunia usaha baik dari asosiasi, BUMN, dan koperasi secara komprehensif.

"Karena Kadin adalah induk organisasi seluruh dunia usaha di Indonesia, jadi kita harus benar-benar menguasai bidangnya dulu. Memberi masukan ke pemerintah kalau kita tidak menguasai dan memahami secara makro dan implementasi operasionalnya, tentu tidak akan tepat sasaran. Makanya tidak bisa disalahkan juga kalau pemerintah tidak mendengar masukan kita secara keseluruhan," tandas Rosan.