Author: Gading Satria Nainggolan, S.H., M.H.
Â
Di Indonesia, hukum waris memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan ahli waris ketika seorang anggota keluarga meninggal dunia. Situasi menjadi lebih kompleks ketika seorang janda yang memiliki anak di bawah umur ingin menjual atau melakukan tindakan bisnis terhadap harta peninggalan suaminya. Dalam hal ini, hak-hak anak di bawah umur menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan. Artikel ini akan menguraikan kaidah hukum yang berlaku serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh janda tersebut untuk memastikan tindakan yang sah dan adil.
Kaidah Hukum Waris di Indonesia
Kaidah Hukum yang berlaku di Indonesia menegaskan bahwa ketika terdapat sesorang yang meninggal dunia maka harta peninggalan tersebut harus diwariskan. Terhadap seseorang yang bukan beragama Islam, peraturan yang diberlakukan adalah KUHPerdata dan UU Perkawinan.
- KUHPerdata dan UU Perkawinan
Hukum waris di Indonesia untuk mereka yang tidak beragama Islam diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 852 dan 852a KUHPerdata menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan pasangan serta anak, maka pasangan dan anak tersebut berhak mendapatkan harta warisan. Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama jika tidak ada perjanjian pranikah.
- Pembagian Harta Warisann (Dalam Hal Tidak Terdapat Perjanjian Pemisahan Harta)
Menurut Pasal 128 KUHPerdata, harta bersama harus dibagi dua terlebih dahulu. Separuh dari harta tersebut menjadi milik pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya menjadi harta warisan yang dibagi rata antara ahli waris. Dengan demikian, janda akan terlebih dahulu mendapatkan 50% dari harta bersama, dan sisanya akan dibagi sama rata dengan ahli waris lainnya.
- Hak Anak di Bawah Umur
Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang yang menjadi hak anak di bawah umur kecuali untuk kepentingan anak tersebut. Selain itu, Pasal 127 KUHPerdata menegaskan bahwa gabungan harta bersama dapat terus digunakan untuk keuntungan anak yang merupakan ahli waris di bawah umur tanpa merugikan haknya.
Langkah-Langkah Menggunakan Hak Waris Anak di Bawah Umur
- Membuat Surat Permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri
Untuk mengelola harta waris yang menjadi hak anak di bawah umur, seorang janda perlu mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan negeri. Pasal 359 KUHPerdata menyatakan bahwa pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali untuk anak yang belum dewasa. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa penetapan wali harus melalui pengadilan negeri apabila yang bersangkutan adalah non-muslim.
- Membuat Permohonan Penetapan Izin Menjual Harta Anak Di Bawah Umur ke Pengadilan Negeri
Setelah mendapatkan perwalian, janda tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya dalam hal mengelola harta waris. Namun, untuk menjual atau menjaminkan harta milik anak di bawah umur, diperlukan permohonan penetapan izin dari pengadilan negeri. Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut untuk kepentingan anak dan tidak merugikan hak anak sebagai ahli waris. Permohonan ini penting untuk memastikan tindakan tersebut sah secara hukum dan menghindari masalah di masa depan. Dalam praktiknya, hakim sering memberikan izin jika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut untuk kepentingan anak.
Contoh Kasus
Sebagai contoh, dalam Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0573/Pdt.P/2013/PA. Sby, hakim memberikan penetapan izin mengalihkan hak waris anak yang masih di bawah umur dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan anak dan justru untuk kepentingan terbaik anak tersebut.
Kesimpulan
Menurut hukum Indonesia, anak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan istri dalam pembagian harta warisan. Masing-masing mendapatkan 50% dari harta peninggalan setelah pemisahan harta bersama. Ibu dari anak di bawah umur dapat menggunakan hak dari anak tersebut untuk kepentingan anak dengan cara mengajukan permohonan perwalian dan permohonan penetapan izin untuk menjual ke pengadilan negeri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang janda dapat memastikan bahwa hak-hak anak di bawah umur tetap terlindungi dan kepentingan anak terjaga saat mengelola harta warisan.
Dalam menghadapi kompleksitas hukum waris, sangat penting untuk mendapatkan bantuan hukum profesional untuk memastikan semua langkah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan kepentingan anak di bawah umur tetap terlindungi. Apabila anda sedang mengalami permasalahan yang sama dengan keadaan dalam artikel ini atau sedang mengalami masalah-masalah waris lainnya, maka silahkan konsultasikan kepada saya terkait masalah yang dihadapi.
Dasar hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
