Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak wilayah pesisir. Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir disebut sebagai masyarakat pesisir. 

Pada umumnya masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan yang hidup bersama mendiami wilayah pesisir.Beragam isu yang tengah terjadi pada masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dikatakan masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Isu permasalahan yang sering muncul adalah pada masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.

Nelayan Indonesia masih dianggap dalam kondisi tertinggal di beberapa aspek. Aspek diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kulturalnya (Gai, 2020).

Mengapa masyarakat nelayan Indonesia identik dengan miskin?

Banyak kasus yang mengatakan bahwa nelayan masuk dalam kategori miskin. Menurut (Nasution & Badaruddin, 2005), masyarakat pesisir dalam kategori miskin karena kurang menerapkan sistem opportunity cost. Arti opportunity cost adalah adanya kesempatan atau kemungkinan lain melalui suatu usaha ekonomi selain menangkap ikan. 

Pemahaman opportunity cost yang rendah merupakan penyebab nelayan masih bertahan di bidang perikanan. Berdasarkan pemahaman tersebut, diketahui bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan.

Kurangnya kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk mengatasi sosial ekonomi menyebabkan mereka masuk pada golongan terbelakang. Hal tersebut dapat mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Faktor lain yang menyebabkan persoalan sosial adalah semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir laut, keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan, lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan

Selain pada bidang sosial dan ekonomi, karakteristik pemukiman masyarakat nelayan juga menjadi perhatian. Masalah yang terdapat di pemukiman nelayan pada wilayah kota masih kurang terpelihara. Lingkungan yang ada di pesisir pantai, wilayah daratan, dan wilayah laut kurang terlihat rapi. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2008, pemukiman nelayan di Indonesia memiliki permasalahan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan kualitas lingkungan. Padahal menurut Harlianingtyas (2004), tata kelola perumahan yang tidak baik, mempengaruhi kondisi wilayah perairan sekitarnya, yang tentunya akan merusak biota laut.

Pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi pada masyarakat pesisir menyebabkan padatnya penduduk wilayah pesisir dan aktivitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan tata letak pemukiman yang tidak teratur karena banyak penduduk yang membangun rumah di sekitar wilayah pesisir. 

Padat penduduk ini menyebabkan pemukiman yang kotor. Hal ini menjadi permasalahan utama penyebab tingginya tingkat limbah dari aktivitas masyarakat wilayah pesisir. Seharusnya karakteristik permukiman nelayan berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya tahun 2012.

Bagaimana solusi mengatasinya?

Dari semua gambaran permasalahan pada masyarakat nelayan yang identik dengan kemiskinan, perlu adanya solusi signifikan. Maka dari itu, solusinya adalah menggerakkan peran pemberdayaan dalam peningkatan produktivitas keluarga nelayan. Hal ini diperlukan karena keluarga nelayan akan menjadi penerus generasi nelayan selanjutnya.

Adapun program pemberdayaan nelayan yang harus diterapkan di Indonesia yaitu:

1. Penyuluhan rutin mengenai masyarakat madani dan berdaya.
2. Penyuluhan rutin mengenai pentingnya pendidikan.
3. Selalu adanya identifikasi dan optimalisasi kapasitas dari kelompok nelayan yang potensial untuk dikembangkan.
4. Membentuk kelembagaan nelayan untuk berusaha, kegiatan peduli lingkungan ekosistem pesisir, dan hal lainnya untuk meningkatkan perkembangan wilayah pesisir.
5. Adanya pelatihan terkait penggunaan alat teknologi penangkapan yang lebih efektif.
6. Memperluas jenis mata pencaharian sebagai alternatif pendapatan saat musim paceklik.
7. Perbaikan dan perawatan infrastruktur pesisir secara berkala.
8. Pemberian insentif pada masyarakat pesisir yang aktif dalam kelembagaan nelayan.
9. Memberikan kemudahan komunikasi kepada pemerintahan untuk pengembangan wilayah pesisir sesuai dengan kebijakan.

Peran pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat pesisir ini menjadi penting untuk meningkatkan taraf hidup warga sekitar. Pemberdayaan ini sebaiknya didasarkan pada analisis sosial ekonomi masyarakat di lokasi studi secara spesifik, sehingga program dapat dicapai sesuai tujuan dan tepat sasaran. Apabila analisis tidak dilakukan secara spesifik dan fokus, maka program pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.