Review Artikel "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri"

Dipublikasikan oleh: Dinda Pranita Putri (222111138) HES 5G

Guna memenuhi Tugas Sosiologi Hukum

IDENTITAS ARTIKEL JURNAL

Judul: Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri

Pengarang: Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin

Tahun: 2016/6

Jurnal: Buana Gender

Jumlah halaman: 55-77

Jilid: 1

Penerbit: Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Surakarta

Sumber: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=x-hXnGEAAAAJ&citation_for_view=x-hXnGEAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

HASIL REVIEW

Pada artikel Muhammad Julijanto yang membahas tentang "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri" tersebut menjelaskan tentang meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Wonogiri, Indonesia, perlunya upaya untuk mengatasi masalah ini dan memberdayakan keluarga pasca perceraian.  Artikel ini menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, seperti ketidaksetaraan gender, masalah ekonomi, dan kurangnya lembaga penyelesaian masalah perkawinan.  Masalah tersebut juga menekankan peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial dan modal ekonomi untuk mendukung keluarga miskin yang terkena dampak perceraian.  Namun, artikel ini menunjukkan kurangnya pendanaan untuk program-program yang bertujuan membina keluarga harmonis.  Artikel tersebut menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab tingginya angka perceraian dan peran Kantor Agama dalam pemberdayaan keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah, bahwa dampak perceraian pada masyarakat Indonesia masih dipandang sebagai persoalan moral dan belum dianggap merusak tatanan sosial.  Faktor-faktor seperti pernikahan dini dan tingkat pendidikan yang rendah berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, namun dampak perceraian sebagian besar terbatas pada lingkungan keluarga, seperti hubungan kedua keluarga, pola asuh dan pendidikan anak, serta dukungan keluarga.  Artikel tersebut menyarankan agar kebijakan dan layanan pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga untuk mengatasi meningkatnya angka perceraian dan mendorong masyarakat yang harmonis.