Akan tetapi politik identitas sendiri merupakan sebuah keniscayaan, setiap golongan pasti menggunakan politik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok identitasnya. Begitu juga dengan PKB yang menarik konstituennya dari kalangan NU sebagai representasi kepentingan warga NU di pemerintahan. Yang perlu digaris bawahi adalah selama hal ini tidak menimbulkan disintegritas seperti yang terjadi pada 2019 lalu, maka politik identitas sah-sah saja dilakukan.Â
Sayangnya, meskipun suara NU cukup penting dan dipertimbangkan, peran tokoh NU dalam praktiknya kadang dibungkam. Belajar dari yang terjadi pada Ma'ruf Amin, selama menjabat sebagai Wapres cenderung non vokal. Hal ini memunculkan asumsi bahwasannya tokoh NU hanya digunakan sebagai penarik suara atau juga sekedar dijadikan puppet leader. Padahal sebagai Wapres seharusnya memiliki kewenangan yang lebih besar.Â
