Menjulangnya Kenaikan PPN 12% Mengguncang Stabilitas Keuangan Kelas Menengah

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 12% adalah bentuk pemiskinan rakyat secara terstruktur, sistematis dan massif. Baru-baru ini negara Indonesia sedang diguncangkan akan adanya kenaikan PPN 12%, keputusan ini tentunya mengundang kontroversi, terutama masyarakat yang terkena dampaknya khusunya kelas menengah. Kenaikan PPN menjadi 12% digadang-gadangkan dapat meningkatkan penerimaan negara, yang pada saatnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial pemerintah. Tetapi, dari keputusan tersebut juga menjadi potensi semakin melambung tinggi beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang hidup di kalangan menengah maupun kalangan bawah. Kenaikan ini tentunya berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Banyak kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan akan kenaikan PPN 12% ini akan memperburuk ketimpangan sosial, memperparah kesulitan ekonomi bagi masyarakat kalangan menengah maupun bawah.

Seorang filsuf abad ke-19 Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas utama, Borjuasi (pemilik modal) dan Proletariat (pekerja). Dalam pandangannya, suatu sistem kapilitas cenderung lebih menguntungkan bagi kelas Borjuasi, sedangkan kelas Proletariat sering kali dieksploitasi dan terpinggirkan. Dalam gagasan ini Marx juga berbicara mengenai aliensi, pada konteks kenaikan PPN seorang pekerja mungkin merasa semakin tidak mempunyai apa-apa disaat kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatnya. Dapat kita ketahui bahwa hal ini tentunya dapat memperburuk rasa aliensi dan ketidakpuasan yang sudah ada, karena yang pasti mereka bekerja keras namun tidak mendapatkan imbalan yang cukup layak.

Melalui lensa filsafat Karl Marx, dapat diketahui bahwa bagaimana kebijakan ini berpotensi memperburuk ekonomi masyarakat baik di kalangan menengah maupun kalangan bawah. Untuk menyiptakan masyarakat yang lebih adil, penting adanya kesadaran pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal ini berusaha untuk menciptakan aturan yang lebih inklusif, di mana semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi negara.