Mohon tunggu...
Politik

Sudah Saatnya Jusuf Kalla Menjadi Negarawan

2 Agustus 2018   13:32 Diperbarui: 2 Agustus 2018   13:52 256
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Potensi Jusuf Kalla untuk kembali menjadi seorang wakil presiden dinilai tidak lagi relevan. Selain tidak sesuai aturan, adahal lain yang segera harus dilakukan wakil presiden itu, yaitu menjadi seorang negarawan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPD Golkar Kota Pontianak, Heri Mustamin saat didapuk menjadi pembicara dalam diskusi Komunitas Tentang Golkar di Balai Kopi, Pontianak, Selasa (31/7).

Hal itu juga menyikapi JK yang menjadi pihak terkait untuk pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Perindo terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, jangan hanya karena kekuasaan semua dilakukan. "Pak JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan," kata Heri dalam diskusi Komunitas @TentangGolkar.

Di sisi lain, Heri menjamin Golkar Kalimantan Barat siap mendukung hasil rapimnas. Salah satunya mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden Jokowi di 2019. Golkar Kalimantan Barat siap menguatkan mesin politik.

"Pak Airlangga sudah komplit, revolusi industri 4.0 ini adalah modal untuk menggarap suara milenial, sangat modern dan siap bertarung gagasan," ungkap Heri.

Sementara itu, pengamat politik dan dosen Fisipol Universitas Tanjung Pura Ireng Maulana mengungkapkan, Provinsi Kalimantan Barat cukup kuat untuk mensukseskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga menjadi pemimpin Indonesia.

"Provinsi ini cukup kuat dan handal untuk mensukseskan Pak Airlangga menjadi pemimpin Indonesia. Partai Golkar Kalimantan Barat harus menyatukan suara untuk menaikkan kadernya agar legitimasi dukungan AH semakin solid," ungkap Ireng.

Ireng melanjutkan, secara hitungan politik Partai Golkar adalah partai yang paling mungkin mendapatkan posisi cawapres. Jokowi punya kepentingan untuk membackup secara profesional tata kelola negara.

"Partai Golkar lah yang paling mungkin untuk dapat posisi cawapres karena partai ini punya segala kebutuhan untuk itu," ungkapnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun