Potensi Jusuf Kalla untuk kembali menjadi seorang wakil presiden dinilai tidak lagi relevan. Selain tidak sesuai aturan, adahal lain yang segera harus dilakukan wakil presiden itu, yaitu menjadi seorang negarawan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPD Golkar Kota Pontianak, Heri Mustamin saat didapuk menjadi pembicara dalam diskusi Komunitas Tentang Golkar di Balai Kopi, Pontianak, Selasa (31/7).
Hal itu juga menyikapi JK yang menjadi pihak terkait untuk pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Perindo terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, jangan hanya karena kekuasaan semua dilakukan. "Pak JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan," kata Heri dalam diskusi Komunitas @TentangGolkar.
Di sisi lain, Heri menjamin Golkar Kalimantan Barat siap mendukung hasil rapimnas. Salah satunya mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden Jokowi di 2019. Golkar Kalimantan Barat siap menguatkan mesin politik.
"Pak Airlangga sudah komplit, revolusi industri 4.0 ini adalah modal untuk menggarap suara milenial, sangat modern dan siap bertarung gagasan," ungkap Heri.
Sementara itu, pengamat politik dan dosen Fisipol Universitas Tanjung Pura Ireng Maulana mengungkapkan, Provinsi Kalimantan Barat cukup kuat untuk mensukseskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga menjadi pemimpin Indonesia.
"Provinsi ini cukup kuat dan handal untuk mensukseskan Pak Airlangga menjadi pemimpin Indonesia. Partai Golkar Kalimantan Barat harus menyatukan suara untuk menaikkan kadernya agar legitimasi dukungan AH semakin solid," ungkap Ireng.
Ireng melanjutkan, secara hitungan politik Partai Golkar adalah partai yang paling mungkin mendapatkan posisi cawapres. Jokowi punya kepentingan untuk membackup secara profesional tata kelola negara.
"Partai Golkar lah yang paling mungkin untuk dapat posisi cawapres karena partai ini punya segala kebutuhan untuk itu," ungkapnya.
