Tidak semua kepala daerah yang terpilih memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengelola ekonomi daerah. Beberapa pemimpin lebih fokus pada agenda politik dari pada pembangunan ekonomi.
2. Korupsi dan Inefisiensi AnggaranÂ
Pilkada sering kali diiringi dengan praktik politik uang dan kepentingan kelompok tertentu, yang. berpotensi menyebabkan kebijakan ekonomi tidak transparan dan anggaran tidak efisien.
3. Kurangnya Partisipasi Publik
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan membuat program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Upaya untuk Memaksimalkan Peran  Pilkada dalam Perubahan EkonomiÂ
1. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Â
Calon kepala daerah perlu memiliki visi yang jelas, kemampuan manajerial yang lebih baik, dan komitmen terhadap pembangunan ekonomi daerah. Proses seleksi yang berbasis kompetensi menjadi kunci untuk memastikan hal ini.
2. Transparansi dan Akuntabilitas KebijakanÂ
Pemerintah daerah harus mengelola anggaran dan progam pembangunan dengan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaanya
3. Sinergi dengan Sektor Swasta dan MasyarakatÂ
