Seperti yang diketahui bersama kerusakan jalan entah itu jalan berlubang ataupun yang lainya kemarin sempat membuat masyarakat geram karena cukup memakan banyak korban. Mulai dari pengedara dengan rentan usia dewasa hingga anak muda. Hal tersebut diperparah dengan musim penghujan yang sedang terjadi sehingga menyebabkan tingkat kerusakan jalan yang bermacam macam diberbagai daerah yang ada di Jember. Kerusakan yang terjadi mulai dari kubangan jalan hingga yang agak parah itu jalan longsorr dan yang lainya.
Kondisi tersebut nantinya juga akan mengganggu kenyamanan pengendara dalam melintasi jalan yang rusak tersebut. Kadang kala pengendara tidak memperhatikan kondisi jalan yang dilaluinya sehingga menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Akses jalan merupakan suatu hal yang penting terlepas dari segala bentuk kerusakan jalan itu sendiri namun jika dilihat dari konteks ekonomi jalan yang rusak dapat menjadikan arus keluar masuk barang menjadi terhambat. Hal ini tentu menjadi problematika ekonomi dimana mengakibatkan biaya oprasional kendaraan menjadi bertambah akibat dari beban jalan yang berlubang tersebut. Pada akhirnya kondisi semacam ini akan merugikan masyarakat sendiri.
Hal ini ditengarai oleh dana APBD yang belum dapat dicairkan, sehingga menyebabkan upaya untuk perbaikan atau perawatan fasilitas umum bisa berupa jalan atau yang lainya sedikit terganggu.Dana APBD biasanya digunakan untuk upaya pemeliharaan atau rehabilitasi jalan dan kebutuhan lainya sesuai dengan daerahnya masing masing. Dan dalam pelaksanaanya sebisa mungkin alokasi dana yang digeluncurkan itu tepat sasaran.
Oleh karena itu pihak pemerintah dihimbau agar segera melakukan upaya perbaikan jalan tersebut dengan dana yang dikhususkan untuk biaya perawatan dan perbaikan jalan. Sudah seharusnya pemerintah daerah membuka akses terkait dana yang nantinya akan digeluncurkam untuk perbaikan jalan yang terjadi dibeberapa tempat di daerah Jember. Seperti yang diketahui pemerintah kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember baru saja menetapkan perda terkait APBD 2021. Dalam perda APBD tahun 2021 tertulis bahwa anggaran belanja sebesar Rp4,4 triliun dan anggaran pendapatan sebesar Rp3,6 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp740 miliar.
Lalu untuk anggaran belanja oprasional sebesar Rp3,1 triliun, belanja modal Rp703 miliar, belanja tidak terduga Rp21,1 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp552 miliar. Disini juga dijelaskan terkait dengan asal muasal pendapatan yaitu berasal dari berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp716 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp2 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp202 miliar.
Dengan adanya perda APBD tahun 2021 yang baru saja ditetapkan diharapkan mampu menanggulangi segala permasalahan yang ada di Jember terkait fasilitas berupa jalan. Dalam hal ini pemerintah harus bisa menggandeng seluruh lapisan masyarakat dalam upaya perbaikan jalan ini yang nantinya fasilitas ini akan digunakan untuk kepentingan berbagai elemen masyarakat mulai dari akses keluar masuk barang yang nantinya bergantung terhadap jalanya roda ekonomi pemerintahan .
Disini dimaksudkan untuk nantinya kabupaten jember bisa terjadi pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pihak pemerintah diharapkan mampu memberikan transparansi penggunaaan dana apbd tersebut kepada masyarakat setempat. Hal ini demi menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap pembangunan atau perbaikan yang sedang dijalankan ataupun program lain di waktu yang akan datang. Karena dalam suatu pembangunan infrastruktur dibutuhkan koordinasi juga dari masyarakat setempat karena berkaitan langsung terhadap kegiatan sehari-hari masyarakatnya. Jadi perlu diperhatikan terkait korelasi antara keduanya.
