8.Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.
Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahasa studi kasus mengenai cara menghitung PPh Pasal 22
1. Contoh Studi Kasus PPh Pasal 22 atas Impor
PT AIRA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor dan distribusi barang elektronik. Mereka sering melakukan impor barang elektronik dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Dalam satu bulan, PT AIRA melakukan impor televisi sebanyak 500 unit dengan total nilai impor sebesar Rp 500.000.000,- dari pemasok di luar negeri.
PT AIRA kemudian menjual televisi tersebut kepada toko-toko elektronik di Indonesia dengan harga jual sebesar Rp 1.200.000.000,-. Namun, karena PT AIRA adalah pemegang PKP (Pengusaha Kena Pajak), mereka harus memperhitungkan PPH Pasal 22 atas impor barang tersebut.
- Perhitungan PPH Pasal 22:
Nilai Impor: Rp 500.000.000,-
Tarif PPH Pasal 22 untuk Barang Elektronik: 2,5%
Jumlah PPH Pasal 22 yang Harus Dibayar:
Rp. 500.000.000 × 2,5% =𝑅𝑝 12.500.000
Jadi, PT AIRA harus membayar PPH Pasal 22 sebesar Rp 12.500.000,- kepada pihak bea cukai setelah melakukan impor barang elektronik.
Catatan:
PPH Pasal 22 dikenakan pada transaksi impor barang tertentu yang dilakukan oleh PKP. Tarif PPH Pasal 22 berbeda-beda tergantung pada jenis barang yang diimpor. Dalam hal ini, karena yang diimpor adalah barang elektronik (televisi), maka tarifnya adalah 2,5%. Perusahaan yang melakukan impor harus memperhitungkan PPH Pasal 22 ini dan membayar kepada pihak bea cukai atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Contoh Studi Kasus PPh Pasal 22 atas Pembelian ATK ( Alat Tulis Kantor) oleh bendahara pemerintah
Bendahara di sekolah melakukan pembelian ATK dari toko Sejahtera. Total nilai pembelian ATK adalah Rp 10.000.000,-. Penjual memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Perhitungan PPH Pasal 22:
Atas pembelian ATK tersebut wajib dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000.
Adapun PPh yang dipungut adalah:
Tarif x Total Pembelian = 1,5% x Rp. 10.000.000 = Rp. 150.000,-
Maka Bendahara cukup membayar Rp. 10.000.000 – Rp. 150.000 = Rp. 9.850.000,-
Setelah melakukan pemotongan tersebut, bendahara pemerintah harus menyampaikan pajak yang dipotong kepada pihak berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.
Demikian sedikit contoh-contoh kasus berikut penyelesaiannya.
