Central Bank Digital Currency (CBDC): Mampukah Indonesia Memimpin Inovasi di Dunia Keuangan Digital?

Di tengah perkembangan teknologi keuangan yang pesat, Central Bank Digital Currency (CBDC) semakin menjadi topik hangat di banyak negara, termasuk Indonesia. CBDC, atau mata uang digital yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral, menawarkan potensi transformasi besar bagi sistem keuangan. Berbeda dengan mata uang kripto seperti Bitcoin, CBDC didukung oleh pemerintah dan dikendalikan secara terpusat, menjadikannya instrumen moneter yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Bank Indonesia (BI) sendiri telah merencanakan peluncuran rupiah digital sebagai bentuk CBDC yang bertujuan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi keuangan tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Mengapa Indonesia Membutuhkan CBDC?

Latar belakang peluncuran CBDC di Indonesia erat kaitannya dengan kebutuhan akan peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi sistem pembayaran. Di negara dengan populasi besar seperti Indonesia, yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan. Berdasarkan data World Bank (2021), sekitar 51% penduduk Indonesia tidak memiliki akses ke rekening bank formal. CBDC berpotensi memperbaiki situasi ini dengan menyediakan instrumen digital yang mudah diakses, cepat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, Bank Indonesia melihat CBDC sebagai solusi untuk memperkuat kendali moneter dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers di Jakarta pada 2022 menyatakan bahwa rupiah digital akan menjadi instrumen pembayaran yang aman dan stabil, serta mendukung visi BI untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif. Dengan memperkenalkan CBDC, BI juga berharap dapat mengurangi penggunaan uang tunai secara bertahap, yang biayanya relatif tinggi dalam pencetakan, distribusi, dan pemeliharaan.

Perbedaan CBDC dan Sistem Pembayaran Digital Lainnya

CBDC sering kali disalahartikan sebagai bentuk lain dari e-wallet atau sistem pembayaran digital seperti GoPay atau OVO. Namun, perbedaannya mendasar: CBDC adalah mata uang resmi negara yang didukung oleh bank sentral, sementara e-wallet dan layanan digital lainnya merupakan produk perbankan atau perusahaan swasta yang menggunakan rupiah dalam bentuk uang elektronik. Keunggulan utama CBDC terletak pada otoritas resmi dan jaminan dari bank sentral, yang memastikan stabilitas nilai dan keamanan transaksi.

Sebagai mata uang digital, CBDC juga memiliki potensi untuk mengurangi shadow economy, yaitu sektor ekonomi yang tidak tercatat dan sulit dipantau. Dengan adanya CBDC, setiap transaksi dapat direkam secara langsung oleh bank sentral, yang mempermudah pengawasan dan penerapan kebijakan moneter. Dalam konteks ini, CBDC juga berperan sebagai instrumen untuk mendukung pengendalian inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi makro.

Langkah Bank Indonesia dalam Mengembangkan CBDC

Bank Indonesia telah meluncurkan inisiatif pengembangan CBDC dengan nama “Project Garuda,” yang diumumkan secara resmi pada akhir 2021. Project Garuda bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan rupiah digital dalam beberapa tahap, dengan mengutamakan aspek keamanan, keandalan, dan inklusi keuangan. Rangkaian uji coba untuk Project Garuda melibatkan berbagai lembaga keuangan di dalam negeri guna memastikan infrastruktur CBDC yang stabil dan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang sudah ada.

Dalam tahap awal, Bank Indonesia fokus pada pengembangan CBDC dalam bentuk wholesale CBDC, yang akan digunakan untuk transaksi antarbank dan lembaga keuangan lainnya. Wholesale CBDC ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran antarbank serta mengurangi risiko likuiditas dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi. Pada tahap selanjutnya, Bank Indonesia berencana meluncurkan retail CBDC yang dapat diakses langsung oleh masyarakat umum sebagai instrumen pembayaran sehari-hari.

Proses penerbitan dan pengembangan CBDC ini melibatkan kerja sama erat dengan lembaga internasional, seperti Bank for International Settlements (BIS) dan negara-negara yang juga tengah mengembangkan CBDC, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Kerja sama ini bertujuan untuk mempelajari aspek-aspek penting, termasuk regulasi, interoperabilitas, serta keamanan dari CBDC.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan CBDC di Indonesia

Meskipun CBDC menawarkan potensi besar, implementasinya tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur teknologi dan digitalisasi masyarakat Indonesia yang masih belum merata. Di beberapa daerah terpencil, akses internet masih terbatas, yang dapat menghambat adopsi CBDC sebagai instrumen pembayaran yang efektif. Tanpa infrastruktur yang memadai, risiko eksklusi keuangan malah dapat meningkat, terutama bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi digital.

Selain itu, aspek keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian serius. Penggunaan CBDC memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau setiap transaksi secara langsung, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran privasi dari masyarakat. Oleh karena itu, BI harus menyusun regulasi yang menjamin keamanan data serta privasi pengguna, sekaligus memastikan transparansi dalam pengelolaan data.

Tantangan lainnya adalah integrasi CBDC dengan sistem keuangan yang sudah ada, terutama dalam hal kompatibilitas dengan berbagai layanan digital yang sudah populer di masyarakat. Hal ini membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perbankan, perusahaan teknologi, serta otoritas keuangan lainnya, untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang sinergis dan inklusif.

Prospek dan Harapan ke Depan

CBDC diharapkan bisa menjadi instrumen yang memperkuat stabilitas moneter Indonesia dan memajukan inklusi keuangan. Dalam laporan tahunan BI 2023, dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama CBDC adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan.

Di sisi lain, CBDC juga membuka peluang untuk efisiensi anggaran pemerintah, terutama dalam biaya pencetakan dan distribusi uang tunai. Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital di Indonesia, CBDC berpotensi menjadi instrumen utama dalam sistem pembayaran masa depan, menggantikan uang tunai dalam transaksi kecil dan besar.

Seperti yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia dalam World Economic Forum pada 2023, “Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan CBDC yang inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi ekonomi digital di tanah air.” Dengan kata lain, CBDC bukan hanya instrumen moneter baru, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan: CBDC sebagai Lompatan Menuju Ekonomi Digital yang Lebih Maju

Peluncuran CBDC oleh Bank Indonesia merupakan langkah besar yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, inklusi, dan stabilitas keuangan di Indonesia. Dengan adopsi yang tepat, CBDC dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan dalam sistem keuangan Indonesia, mulai dari inklusi keuangan, kontrol moneter, hingga pengawasan transaksi. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, keberhasilan peluncuran CBDC akan menempatkan Indonesia di garis depan inovasi keuangan digital, sejajar dengan negara-negara maju lainnya yang juga mengembangkan mata uang digital. Namun, keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan komitmen pemerintah, kesiapan infrastruktur, serta dukungan dari seluruh masyarakat. Dengan demikian, CBDC bukan hanya sekadar inovasi dalam sistem pembayaran, tetapi juga merupakan langkah penting menuju ekonomi digital yang inklusif dan kuat bagi seluruh rakyat Indonesia.