UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Bab 13 : Pendanaan Kesehatan

Pendanaan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkelanjutan, dan berkualitas di Indonesia. Bab 13 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mekanisme, sumber, dan prinsip pengelolaan pendanaan kesehatan untuk menjamin aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Undang-undang ini menetapkan bahwa pendanaan kesehatan harus didasarkan pada prinsip:

1. Efisiensi dan Akuntabilitas: Pendanaan harus dikelola secara transparan dengan memperhatikan efektivitas penggunaannya.

2. Baca juga: Disebut-Sebut Menyebabkan Artritis, Apakah "Cracking" Jari Berbahaya?

   Keadilan: Semua pihak, termasuk masyarakat kurang mampu, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan kesehatan.

3. Berkelanjutan: Sistem pendanaan harus mampu menopang kebutuhan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pendanaan kesehatan dalam undang-undang ini bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
   Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan dana yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, program kesehatan nasional, dan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
   Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

3. Dana Jaminan Kesehatan
   Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

4. Sumber Lain yang Sah
   Pendanaan tambahan dapat berasal dari kontribusi masyarakat, kemitraan dengan sektor swasta, hibah, atau sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dana kesehatan digunakan untuk:

1. Pelayanan Kesehatan: Meliputi pembiayaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, dan alat kesehatan.

2. Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Termasuk penyuluhan, imunisasi, dan program kesehatan masyarakat lainnya.

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan: Menjamin infrastruktur kesehatan tersedia dan berfungsi optimal.

4. Pengembangan Teknologi Kesehatan: Meningkatkan inovasi di bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.

Pengelolaan pendanaan kesehatan diawasi oleh lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan. Pelaporan secara berkala diwajibkan guna menciptakan transparansi dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

Bab 13 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan pendanaan kesehatan di Indonesia. Dengan mekanisme pendanaan yang terstruktur dan prinsip yang adil, diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala biaya. Implementasi undang-undang ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan sistem kesehatan yang berdaya saing dan inklusif.