Problem Etis dan Yuridis UU Minerba

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) akhirnya telah dapat diakses setelah ditandatangani presiden dan diberikan penomoran. Sebelumnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi undang-undang pada 12 Mei 2020 menuai kontroversi. Sejumlah ahli hukum pertambangan pengamat minerba, hingga kelompok masyarakat bersuara lantang menolak pengesahan tersebut. Hal itu ditengarai karena berbagai problem akut yang melekat dalam ketentuan undang-undang a quo. Mulai dari aspek proses pembentukannya hingga materi yang diatur menyimpan sejumlah pelanggaran baik etis maupun yuridis.

Potensi pelanggaran etik pembentukan RUU Minerba

Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM), pada tanggal 3 April 2020 melayangkan surat terbuka kepada presiden[1], yang menolak pembahasan RUU Minerba di tengah pandemik. Terdapat sejumlah kalangan ahli hukum dan pengamat pertambangan yang menandatangani surat tersebut. Tujuannya agar presiden menegur bawahannya untuk menghentikan proses pembahasan RUU Minerba. Sebab saat itu perhatian dan psikologi publik tertuju pada upaya penanganan pandemik korona.

Selang beberapa hari kemudian, DPR menghentikan atau menunda kelanjutan pembahasan RUU Minerba yang dijadwalkan pada 8 April 2020 menindaklanjuti terbitnya surat dari Kementerian ESDM nomer 529/04/SJN.R/2020 terkait permohonan Penundaan rapat kerja, serta arahan pimpinan Komisi VII DPR RI. Melalui surat tersebut pemerintah berdalih akan menangani penyebaran COVID-19 terlebih dahulu.

Rapat tersebut sebenarnya mengagendakan Komisi VII DPR bersama Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan untuk melakukan pembahasan atau pengambilan keputusan tingkat I atas RUU Minerba. Pembahasan atau pembicaraan keputusan tingkat I merupakan tahap yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Bila dalam proses tersebut DPR dan pemerintah telah bersepakat, tahap selanjutnya yakni pengambilan keputusan tingkat II akan segera dilakukan.

Pada perkembangannya DPR dan pemerintah akhirnya menghentikan proses pembahasan RUU Minerba. Namun secara diam-diam, pada tanggal 8 Mei 2020 terbit surat dari DPR terkait dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 11 Mei 2020. Pembahasan pengambilan keputusan tingkat I berjalan mulus tanpa hambatan. Kendatipun ada dinamika di akhir sidang, hal tersebut tak ubahnya sekadar gelagat politik yang lazim terjadi. Diketahui hanya Fraksi Demokrat yang menolak pembahasan tersebut hingga tahap pengambilan keputusan tingkat II dengan alasan situasi pandemik. Keputusan tersebut tetap patut diapresiasi meskipun alasannya tidak mengarah pada hal yang substantif dan esensial.

Pada tanggal 12 Mei 2020, DPR bersama Pemerintah melakukan pembahasan pengambilan keputusan tingkat II, yang merupakan tahap paripurna dalam pembentukan undang-undang. DPR dan Pemerintah bersepakat mengesahkan RUU Minerba menjadi undang-undang. Sejak saat itu, perdebatan terhadap undang-undang Minerba terus berlanjut hingga saat ini.

Memaksakan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba di tengah situasi pandemik korona yang memprihatinkan merupakan suatu laku politik tanpa etika dan nurani, mengingat seluruh dunia sedang bersatu melawan sebaran virus yang mematikan itu. Pengesahan terhadap RUU Minerba memperlihatkan watak asli DPR dan Pemerintah yang tidak peka atas penderitaan rakyat dan menunjukkan nurani mereka yang berada di titik nadir.

Pengesahan RUU tersebut juga menunjukkan bahwa DPR bersama Pemerintah mengabaikan seruan atau kritik dari sejumlah elemen masyarakat mengenai sejumlah pelanggaran hukum dan konstitusi yang sangat mendasar. Hal tersebut kemudian menimbulkan kontroversial. Pembahasan yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan mengindikasikan adanya niat persekongkolan jahat untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu. Tentu yang dimaksud ialah pengusaha kakap sektor pertambangan mineba. Hal ini menunjukkan adanya keangkuhan kaum elit terhadap kaum alit.

 

Pelanggaran yuridis pengesahan RUU Minerba.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terbit dengan sejumlah cacat hukum yakni pelanggaran terhadap proses pembentukan undang-undang. Terdapat sejumlah pelanggaran yang ditabrak dan dinegasikan oleh DPR bersama pemerintah dalam pembentukan undang-undang tersebut.

DPR bersama pemerintah secara nyata melanggar Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan asas keterbukaan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Itu artinya kelompok masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses dan memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang.

Pelanggaran selanjutnya terhadap pembentukan RUU Minerba ialah pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Konon, pembahasan juga dilakukan di luar gedung DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata Tertib DPR telah mengatur bahwasanya pembahasan suatu undang-undang bersifat terbuka. Itu artinya pembahasan dapat diakses oleh publik. Adapun sifatnya tertutup jikalau menyangkut rahasia negara atau kesusilaan.

Pembahasan yang dilakukan secara tertutup berimplikasi pada ketiadaan partisipasi publik dan stakeholder terkait. Kenyataan tersebut juga menghilangkan kesempatan kelompok masyarakat untuk memberikan aspirasi. Pada kenyataannya, proses yang tertutup itu berakibat pada tidak adanya keterlibatan pakar, tidak dilaksanakannya rapat dengar pendapat umum, serta tidak ada pengambilan aspirasi ke daerah. Bahkan beberapa kelompok masyarakat dan institusi perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi diabaikan.

Dari proses yang tertutup itu dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi uji publik terhadap materi RUU Minerba. Seharusnya sebelum naskah hasil pembahasan RUU Minerba diputuskan, dilakukan uji publik dan diseminasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dan perguruan tinggi. Urgensi keterlibatan publik dan stakeholder merupakan hal yang mendasar mengingat pengelolaan sumber daya alam ini merupakan hal yang penting bagi negara karena menguasai hajat hidup orang banyak.

RUU Minerba pada prinsipnya tidak memenuhi unsur sebagai RUU yang dapat diteruskan pembahasannya atau sering disebut sebagai mekanisme carry over dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan Pasal 71A Undang -- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU yang masuk dalam kategori carry over harus memenuhi syarat, diantaranya telah dilakukan pembahasan DIM.

RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR periode 2014-2019. Dalam perkembangannya, sampai pada masa jabatan DPR periode tersebut berakhir, belum sekali pun dilakukan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba.[2] Bahkan belum satu ketentuan pun dalam DIM yang dikaji atau dibahas. Kendati demikian, DPR tetap saja mengklaim bahwa hal tersebut telah dilalui.

Pelanggaran berikutnya ialah pembahasan RUU Minerba yang dilakukan tanpa keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kenyataan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dan ketentuan undang-undang. Tentu hal tersebut merupakan preseden buruk bagi perkembangan ketatanegaraan kita yang seringkali dilakukan oleh DPR. Berdasarkan Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sejatinya DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 92/PUU-X/2012, meskipun implikasi dari putusan a quo adalah DPD tidak sampai pada tahap porsi pengambilan keputusan[3]. Sayangnya, DPD sama sekali tak dilibatkan oleh DPR dalam proses pembahasan tersebut. Di sini terlihat sikap ego sentris DPR dalam pembentukan undang-undang.

 

Menguji ke MK

Setelah RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dan kini telah diundangkan dengan penomoran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka upaya selanjutnya yang dapat dilakukan ialah dengan menguji konstitusionalitas UU Minerba. Berbagai problem telah diuraikan di atas dan ditemukan sejumlah catatan kritis terhadap hal itu. Secara nyata dan gamblang terjadi pelanggaran, baik etis maupun yuridis dalam proses pembentukannya. Bila demikian, maka dapat diasumsikan bahwa undang-undang a quo terlahir dalam kondisi prematur dan inkonstitusional.

Pernyataan tersebut didasarkan pada sejumlah argumentasi yang telah dikemukakan. Kini, argumentasi itu harus diuji kebenarannya dihadapan Majelis Hakim Konstitusi. Pengujian yang dimaksud ialah uji formil terhadap pembentukan UU Mineriba. Uji formil tersebut dilakukan bertujuan agar mengakhiri berbagai praduga terhadap pembentukan UU Minerba yang dianggap menyalahi ketentuan Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tentu Majelis Hakim Konstitusi memiliki argumentasi hukum yang kredibel. Kita berharap agar Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas.