Kerjasama PSSI dan Pemerintah Sebagai Solusi Masalah Sepakbola Nasional

Tinggal 1 hari lagi, tenggat waktu yang diberikan oleh FIFA kepada PSSI, Kemenpora, dan KONI dalam menyelesaikan konflik sepakbola nasional.  Sesuai dengan isi surat dari FIFA, penyelesaian masalah antara PSSI dan Kemenpora sangat disarankan melalui proses perundingan antara PSSI, Kemenpora, dan KONI.  Upaya untuk menghindari ancaman sanksi FIFA telah dilakukan dengan mediasi yang diinisiasi oleh Bapak Wapres Jusuf Kalla antara PSSI, Kemenpora dan KONI, namun hasilnya bisa dikatakan belum optimal untuk menyelesaikan masalah yang ada.  PSSI sendiri dengan mengandalkan ‘ancaman sanksi FIFA’ dan ‘nasib para stakeholders sepakbola nasional’,  hanya berupaya mendorong pencabutan SK pembekuan dari Kemenpora tanpa ada upaya lebih lanjut.  Hal ini ditambah dengan Sidang PTUN yang baru mengeluarkan putusan sela untuk menunda/membatalkan sementara pembekuan PSSI oleh Kemenpora.

Berkaitan dengan masalah pembekuan oleh Kemenpora, opsi untuk membatalkan pembekuan memang akan menghindarkan sepakbola nasional dari sanksi FIFA, namun tentu ada pertanyaan lebih lanjut.  Apakah cukup hanya sekedar dengan mencabut SK pembekuan, maka masalah ini akan selesai? Tentunya tidak, masalah yang serupa ataupun mirip suatu saat akan terulang kembali, dan tentu akan menyita waktu dan tenaga seluruh stakeholder sepakbola nasional.  Hal ini secara tidak langsung sebenarnya dilihat oleh FIFA, sehingga dalam suratnya FIFA tidak hanya menyuruh PSSI meminta Kemenpora membatalkan pembekuan PSSI.  Dalam surat tersebut, PSSI juga  diperintahkan untuk berunding dengan Kemenpora dan juga KONIdalam menyelesaikan semua permasalahan yang menjadi sumber konflik antara Kemenpora dan PSSI.

Pilihan untuk saling berunding dan penyusunan kembali hubungan kemitraan yang lebih baik antara PSSI dan Kemenpora menjadi pilihan yang krusial, apalagi setelah dikeluarkannya surat penolakan FIFA terhadap tim transisi.  Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa FIFA akan menganalis dan melaporkan laporan dari Kemenpora mengenai PSSI sebagai bahan pertimbangan jika sampai besok kondisinya tidak berubah.  Perundingan dan peningkatan kualitas hubungan kemitraan antara PSSI dan Kemenpora menjadi krusial, karena ada kemungkinan sekedar mencabut SK pembekuan PSSI hanya akan menunda pemberian sanksi oleh FIFA.  Dengan waktu yang tinggal 1 hari lagi, sayangnya hanya opsi pembatalan pembekuan PSSI yang terus dibesar-besarkan.  Opsi tersebut memang ‘wajib’ untuk menghindari sanksi dari FIFA, namun salah besar jika opsi yang diambil hanya berhenti di situ.

PSSI dan pemerintah perlu membangun kerjasama dan koordinasi yang lebih baik, serta lebih mensinergiskan hubungan antara kedua belah pihak, sehingga program kerja keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.  Dalam mencapai hal tersebut, ego dari kedua belah pihak tentu harus dikesampingkan dan kerjasama kemitraan harus ditingkatkan kualitasnya.  Dalam mencapai kondisi ini,  PSSI  harus lebih menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia selama tidak merusak inti ‘independensi’ dalam statuta FIFA sesuai dengan apa yang diperintahkan FIFA.  Sementara itu pada sisi lain, pemerintah harus lebih bijak melihat semua peraturan-peraturan FIFA secara keseluruhan, sehingga ‘inti independensi’ yang diharapkan FIFA dapat terjaga, namun tetap ada pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap PSSI.  Mungkin ada yang bertanya bukankah PSSI dan Kemenpora hanya mitra, jadi apa urgensinya masalah koordinasi,pengawasan dan evaluasi?  Hal ini justru yang salah besar, justru karena hubungan kemitraan, maka ketiga hal tersebut harus diperhatikan.  Koordinasi, pengawasan, dan evaluasi diperlukan supaya tujuan atau goal dari kedua belah pihak dapat sejalan dan tercapai.  Kecuali, hubungan yang diharapkan hanya sekedar seperti rekan kerja, tentu lain cerita.  Bagaimana PSSI membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah, namun tetap sejalan dengan statuta dan peraturan-peraturan FIFA? Dalam hal ini, PSSI harus lebih banyak belajar pada federasi sepakbola di negara-negara tetangga bagaimana mengelola sepakbola nasional dan menjalin kemitraan yang baik dengan pemerintah di negaranya.

Dalam membangun hubungan kemitraan tersebut, sebelumnya PSSI juga perlu menyadari bagaimana maksud dari independensi dalam statuta FIFA.  Dalam beberapa kesempatan, FIFA menyiratkan bahwa independensi dalam statuta FIFA bukan berarti independensi penuh namun cenderung bersifat otonomi.  Mengapa bukan independensi penuh? Simple saja, dengan independensi penuh seharusnya tidak hanya PSSI tidak meminta bantuan dana dari pemerintah, namun PSSI juga  tidak boleh memungut fee dari para suporter timnas, saat Timnas Indonesia berlaga di kandang, karena para suporter tersebut bukan bagian dari struktur organisasi di PSSI.  Independensi yang dimaksud dalam statuta FIFA sebenarnya merupakan independensi terbatas. Ya, terbatas hanya pada pengelolaan sepakbola, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan dari FIFA  serta hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya.  Selama hukum dan peraturan negara tersebut tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ‘inti independensi’ dalam statuta FIFA, maka wajib hukumnya bagi PSSI sebagai salah satu anggota FIFA untuk mematuhinya.  Jadi tidak ada ceritanya, bahwa PSSI itu berhak melanggar hukum dan peraturan dari pemerintah dengan argumen statuta FIFA.

Dengan membangun kembali serta meningkatkan kualitas hubungan kemitraan antara PSSI dan pemerintah, hal ini bagi penulis merupakan pilihan yang krusial dalam menyelesaikan permasalahan sepakbola nasional secara menyeluruh.  Pilihan yang juga disadari oleh FIFA harus dilakukan oleh PSSI dan pemerintah.  Jika pilihan saling bekerjasama ini dikesampingkan, penulis tidak yakin walaupun PSSI terhindar dari sanksi FIFA, maka sepakbola nasional tidak akan mengalami kembali permasalahan yang serupa.