Mengubah Kurikulum Bukanlah Solusi

MEMILIH PEJABAT YANG KOMPETEN DAN KAPABEL DI BIDANG PENDIDIKAN

Tulisan ke-1 dari 5 pembahasam. 

Saya sebagai guru selama lebih dari 10 tahun, dan berkecimpung di dunia pendidikan lebih dari 25 tahun, menyakini bahwa problem masih rendahnya kualitas pendidika kita bukanlah pada kurikulum, tetapi pada SDM pengelolanya. 

Berdasarkan perbandingan antara sekolah yang unggul dan sekolah biasa, terletak bukan pada kurikulum dan fasilitasnya, tetapi rerletak pada sumber daya manusia yang mengelola pendidikan. 

Pada bagian pertama saya akan mengulas pengambil keputusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Era pilkada langsung ikut memporak-porandakan mutu pendidikan. Pada pemegang keputusan mulai dari kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi sebagian pengambila kebijakan dan program stratrategis  tidak lepas dari kepentingan politik sang gubernur atau sang bupati. Tidaklah mengherankan jika yang terpilih untuk mengisi jabatan tersebut kadang bukan orang orang yang memiliki kemampuan yang baik di bidang pendidikan. Misalkan seorang disiplin ilmu yang berbeda. Bagaimana seseorang yang tidak mempunyai ilmu tentang pendidikan dapat membuat sebuah program inovatif untuk pendidikan? 

Mungkin ada yang ngomong, "kan bisa belajar!" Menjadi pejabat bukan masa untuk belajar, akan terlalu lama untuk peningkatan mutu. Waktunya untuk menerapkan  keahliannya pada pekerjaan. Masa belajar seharunya sudah lewat. Pengambilan kebijakan untuk masyakat banyak tidak boleh trial anda error, tetapi sudah diperhitungkan dengan matang. 

Pengelola pendidikan harus orang orang yang mahir dibidangnya tersebut.  Indikator kualitasnta apa, tentu melalui rekam jejak san prose seleksi yang ketat dan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Di tingkat provinsi dan kabupaten banyak guru, kepala sekolah, pengawas yang kapabel  terhadap pendidikan. Ada guru prestasi, ada kepala sekolah prestasi, inovatif, kreatif, dan bisa dilihat dari tempat dan sekolah yang dipimpinnya. 

Seringkali mereka tidak digunakan  karena ketidaktranspaaranan dalam pengisian pejabat di dinas pendidikan. 

Maka tidak mengherankan orang yang menduduki adalah orang orang yang "loyal" dalam  pilakda pada saat pemilihan bupati atau gubernur. Orang profesional memang biasanya menhindar dari bingar bingar politik yang penuh ketidakpastian. 

Loyalitas dan dukungan terhadap bupati menjadi nomor satu dibandingkan dengan kemampuan bidang ilmunya.