Dalam menghadapi sebuah pandemi, tentu saja disetiap negara sudah memiliki sebuah UU yang mengatur tentang prosedur-prosedur dan juga keselamatan nyawa rakyatnya. Dalam situasi saat tulisan ini dibuat, sudah banyak sekali kasus Covid-19 ini hingga beberapa kota besar di Indonesia menerapkan sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Tujuan diterapkannya PSBB ini adalah karena sudah gagalnya metode social distancing atau physical distancing oleh pemerintah dikarenakan warganya atau masyarakat yang masih bersikap acuh tak acuh terhadap pandemi ini. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah wajib hukumnya untuk memfasilitasi rakyat yang terkena imbas dari PSBB ini. Dikarenakan tidak semua orang dapat bekerja di rumah tergantung dengan pekerjaan individu tersebut. Namun, seorang warga negara yang baik pastilah menuruti pemerintah dan segala peraturan-peraturannya. Karena negara memiliki sifat yang mengikat dan semua peraturannya harus ditaati. Warga negara juga memiliki sebuah hak dan kewajiban dalam menghadapi pandemi ini. Diantaranya adalah :
HAK ( Tertera dalam Bab III Pasal 7 hingga 9)
* Pasal 7 : Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
* Pasal 8 : Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.
* Pasal 9 :Â
(1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
(2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
KEWAJIBANÂ
* Menaati segala peraturan atau instruksi yayng sudah diberikan dari pemerintah untuk menekan angka penyebaran atau penularan Covid-19
* Mengesampingkan ego dan menjadi umat beragama yang pintar dibarengi akhlaq yang cukup dan akal yang cukup
* Berkata jujur dan apa adanya saat dicek oleh petugas medis atau petugas yang berkepentingan
