Rakyat marhaen adalah pilar utama bangsa, bukan sekadar angka dalam statistik ekonomi atau sekumpulan masyarakat yang dianggap sebagai beban negara. Mereka adalah tulang punggung perekonomian yang menciptakan nilai melalui kerja kerasnya di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri kecil, hingga perdagangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan bahwa rakyat marhaen tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan sejahtera.
Namun, realitas yang dihadapi rakyat marhaen saat ini menunjukkan bahwa mereka masih mengalami berbagai tantangan berat. Kebijakan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada mereka, ketimpangan distribusi kekayaan, serta tekanan globalisasi sering kali menempatkan rakyat kecil dalam posisi yang rentan. Padahal, ketika rakyat marhaen diberdayakan dengan baik, mereka bisa menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa rakyat marhaen bukanlah beban, tetapi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Kondisi Ekonomi Rakyat Marhaen di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin mencolok. Data terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kelas menengah. Pada tahun 2019, kelas menengah mencapai 21,45% dari total penduduk atau sekitar 57,3 juta orang. Namun, pada tahun 2024, angka ini menurun menjadi 17,44% atau 47,85 juta orang. Penurunan ini menunjukkan bahwa sekitar 9,4 juta orang telah mengalami kemunduran ekonomi dan kembali masuk dalam kategori rentan miskin.
Penurunan ini memiliki dampak yang luas, salah satunya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut hingga Agustus 2024 mencerminkan lemahnya konsumsi rumah tangga. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa banyak masyarakat terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka rakyat kecil akan semakin kesulitan untuk keluar dari jeratan kemiskinan.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menyatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat berdampak langsung pada UMKM, karena sektor ini sangat bergantung pada konsumsi domestik. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, UMKM yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia akan semakin terpuruk.
Kebijakan Pemerintah dalam Memberdayakan Rakyat Marhaen
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan rakyat marhaen dan mengatasi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Salah satu inisiatif besar yang baru-baru ini diperkenalkan adalah Program Makanan Bergizi Gratis senilai $28 miliar yang ditujukan untuk memberikan makanan gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih tinggi di Indonesia. Dengan menyediakan makanan bergizi, diharapkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program Reforma Agraria sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Reforma agraria bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya agraria, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat pedesaan. Dengan redistribusi tanah dan sertifikasi lahan, diharapkan masyarakat dapat lebih produktif dan memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka garap.
Namun, implementasi reforma agraria di lapangan masih menemui banyak hambatan. Masih terdapat banyak kasus sengketa lahan antara masyarakat kecil dan perusahaan besar yang belum terselesaikan. Jika pemerintah benar-benar ingin memberdayakan rakyat marhaen, maka kebijakan reforma agraria harus dijalankan dengan lebih serius dan tidak hanya sekadar menjadi janji politik.
