Mafia peradilan merupakan salah satu bentuk kerusakan sistemik yang mencederai prinsip keadilan di Indonesia. Mafia ini melibatkan praktik korupsi, suap, dan kolusi di lembaga peradilan, yang menyebabkan keputusan hukum sering kali berpihak kepada yang memiliki kekuasaan atau uang. Akibatnya, masyarakat kecil---kaum marhaen---sering kali menjadi korban ketidakadilan. Untuk itu, pendekatan Islam dan Marhaenisme dapat menjadi alternatif solusi dalam memberantas masalah ini.
Keadilan dalam Perspektif Islam
Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:
> "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." (QS. An-Nisa: 135).
Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap diri sendiri atau orang terdekat. Dalam konteks peradilan, ajaran Islam menuntut integritas dan kejujuran dari para hakim, jaksa, dan pengacara. Korupsi, suap, atau segala bentuk manipulasi dalam proses hukum bertentangan dengan prinsip ini karena merusak tatanan sosial dan menzalimi masyarakat.
Islam juga melarang keras praktik suap. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:
> "Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap serta perantara antara keduanya."
Prinsip ini memberikan landasan moral yang kuat untuk melawan mafia peradilan. Namun, upaya menegakkan keadilan tidak hanya cukup dengan larangan-larangan agama. Dibutuhkan sistem hukum yang transparan, pengawasan ketat, dan keberanian untuk melawan praktik mafia.
Marhaenisme: Perlawanan terhadap Penindasan
Marhaenisme, ideologi yang diperkenalkan oleh Bung Karno, berfokus pada perjuangan rakyat kecil atau marhaen yang sering kali menjadi korban ketidakadilan. Dalam konteks mafia peradilan, rakyat kecil sering dirugikan karena tidak memiliki akses terhadap pengacara yang mumpuni atau tidak mampu membayar biaya hukum yang mahal.
