Marhaenisme dan UU HPP: Menakar Kesejahteraan Rakyat Kecil

Laporan menunjukkan bahwa hanya 15% dari anggaran penerimaan pajak yang dialokasikan langsung untuk program-program sosial seperti subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sisanya lebih banyak digunakan untuk belanja infrastruktur dan pembayaran utang negara. Kebijakan ini memunculkan kritik karena dianggap lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada kesejahteraan rakyat kecil, yang menjadi inti dari Marhaenisme.

Marhaenisme di Tengah Kapitalisme Modern

Dalam konteks kebijakan fiskal modern, Marhaenisme tampaknya semakin terpinggirkan. Yudi Latief, seorang pengamat politik, menyoroti bahwa Marhaenisme sering disalahpahami sebagai paham komunis, sehingga nilai-nilainya jarang diangkat dalam diskursus kebijakan publik. Padahal, Marhaenisme adalah bentuk sosialisme khas Indonesia yang menekankan pada keadilan sosial, bukan penyeragaman ekonomi.

Penerapan Marhaenisme di era sekarang membutuhkan pendekatan baru yang relevan dengan tantangan modern. Transparansi dalam penggunaan dana pajak adalah salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak melenceng dari semangat keadilan sosial. Selain itu, pemerintah perlu mengedepankan program-program yang langsung menyasar rakyat kecil, seperti subsidi energi, peningkatan akses pendidikan, dan jaminan kesehatan.

Solusi dan Rekomendasi

Agar nilai-nilai Marhaenisme tetap relevan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perpajakan yang membebani rakyat kecil. Kenaikan tarif PPN, misalnya, dapat diganti dengan pengenaan pajak lebih besar kepada kelompok masyarakat kaya melalui pajak progresif.

Kedua, alokasi dana pajak harus lebih banyak difokuskan pada program-program sosial. Sebagai contoh, subsidi langsung untuk petani kecil dan UMKM dapat membantu meningkatkan daya saing mereka di tengah tekanan ekonomi global. Ketiga, edukasi tentang Marhaenisme perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan. Pemahaman yang lebih baik tentang ideologi ini dapat mendorong pengambilan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil.

Kesimpulan

Marhaenisme, sebagai ideologi yang memperjuangkan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi rakyat kecil, masih relevan hingga kini. Namun, implementasinya dalam kebijakan publik, seperti UU HPP, perlu dievaluasi secara kritis. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil.

Dengan mengedepankan transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada kaum Marhaen, kita dapat memastikan bahwa semangat Marhaenisme tetap hidup dalam kebijakan-kebijakan modern, menjadikan Indonesia negara yang adil dan sejahtera bagi semua warganya.