Partai Perkasa, Partainya Marhaenis-Soekarnois

Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) merupakan partai politik di Indonesia yang berakar pada ideologi Marhaenisme-Soekarnoisme, dengan fokus utama pada pemberdayaan dan kebangkitan desa. Partai ini sebelumnya dikenal sebagai Partai Pelopor, yang didirikan oleh almarhumah Rachmawati Soekarnoputri. Pada 9 Oktober 2021, melalui kongres yang diadakan di Jakarta, Partai Pelopor resmi berganti nama menjadi Partai Perkasa sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. 

Perubahan nama ini mencerminkan komitmen partai untuk lebih fokus pada isu-isu pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketua Umum Partai Perkasa, Eko S. Santjojo, menegaskan bahwa partainya siap berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan membawa aspirasi masyarakat desa ke panggung politik nasional. Meskipun gagal menjadi peserta pemilu

Pada Januari 2022, Partai Perkasa menerima Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, yang mengesahkan perubahan nama dan struktur kepengurusan partai. Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Perkasa terdiri dari Ketua Majelis Tinggi Bonny Z. Minang, Ketua Umum Eko S. Santjojo, Wakil Ketua Umum Sudir Santoso, Sekretaris Jenderal Ristiyanto, dan Bendahara Umum Reinhart T. Rusli. 

Partai Perkasa mengklaim sebagai satu-satunya partai politik yang membawa isu desa sebagai agenda utama. Mereka berupaya mengajak masyarakat desa yang memiliki potensi dan kecerdasan untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik melalui partai ini. Hal ini sejalan dengan semangat Marhaenisme yang menekankan pentingnya kemandirian dan kesejahteraan rakyat kecil, khususnya petani dan masyarakat pedesaan. 

Dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024, Partai Perkasa telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus 2022. Mereka berharap dapat lolos verifikasi dan menjadi peserta resmi dalam pemilu 2029. Partai ini bertekad untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. 

Sebagai partai yang berideologi Marhaenis-Soekarnois, Partai Perkasa berupaya menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Soekarno, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan fokus pada pembangunan dan pemberdayaan desa, kesejahteraan nasional dapat tercapai secara merata. Partai ini juga menekankan pentingnya gotong royong dan solidaritas antarwarga sebagai landasan dalam membangun kekuatan politik yang berpihak pada rakyat kecil.

Dalam konteks politik Indonesia yang semakin kompleks, kehadiran Partai Perkasa menambah warna dan pilihan bagi pemilih, khususnya mereka yang berasal dari komunitas pedesaan. Dengan membawa isu-isu desa ke permukaan, Partai Perkasa berharap dapat mendorong pemerintah dan pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan dan mengalokasikan sumber daya bagi pembangunan desa.

Namun, tantangan yang dihadapi Partai Perkasa tidaklah ringan. Sebagai partai baru dengan basis ideologi yang spesifik, mereka perlu bekerja keras untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Sosialisasi program, konsolidasi internal, dan strategi kampanye yang efektif menjadi kunci bagi Partai Perkasa untuk meraih suara signifikan dalam Pemilu 2029.

Selain itu, Partai Perkasa perlu memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Hal ini memerlukan pendekatan yang inklusif, mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap partai ini dapat terbangun dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun kedepan, aktivitas politik di Indonesia akan semakin intensif seiring dengan persiapan menuju Pemilu 2029. Partai Perkasa diharapkan dapat memainkan peran signifikan dalam dinamika politik nasional, khususnya dalam membawa isu-isu pedesaan ke dalam diskursus publik. Dengan komitmen pada ideologi Marhaenisme-Soekarnoisme, Partai Perkasa berpotensi menjadi kekuatan politik yang memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Indonesia.