PDI-Perjuangan Itu Soekarnoisme, Bukan Marhaenisme

PDI-Perjuangan, partai politik yang mengklaim diri sebagai penerus ajaran Bung Karno, seringkali dikaitkan dengan dua istilah ideologi yang berbeda: Soekarnoisme dan Marhaenisme. Namun, dalam praktiknya, PDI-Perjuangan lebih banyak menerapkan prinsip-prinsip Soekarnoisme daripada Marhaenisme. Perbedaan antara kedua konsep ini tidak hanya bersifat semantik, tetapi juga ideologis, sehingga perlu penjelasan mendalam mengenai arah politik PDI-Perjuangan dalam konteks kontemporer.

### Soekarnoisme: Ideologi Pemimpin Besar

Soekarnoisme adalah gagasan yang berakar dari pemikiran dan perjuangan Bung Karno. Ideologi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila. Salah satu pilar utama Soekarnoisme adalah konsep Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

PDI-Perjuangan sering menyebut Trisakti sebagai landasan perjuangan partai. Misalnya, dalam kampanye Pemilu 2019, PDI-Perjuangan secara eksplisit menyebutkan pentingnya Trisakti sebagai arah kebijakan pemerintah, seperti mendorong kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi lokal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beberapa program pemerintah yang didukung PDI-Perjuangan, seperti reforma agraria dan Perhutanan Sosial, telah memberikan manfaat kepada lebih dari 4,7 juta kepala keluarga hingga tahun 2023. Hal ini mencerminkan semangat berdikari dalam ekonomi yang menjadi inti dari Trisakti.

### Marhaenisme: Ideologi Rakyat Marhaen

Berbeda dengan Soekarnoisme, Marhaenisme lebih fokus pada perjuangan kaum marhaen, yaitu rakyat kecil yang tertindas oleh struktur kapitalisme dan feodalisme. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno setelah bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen di Bandung. Bung Karno melihat bahwa meskipun Marhaen memiliki alat produksi, ia tetap hidup dalam kemiskinan karena struktur sosial yang tidak adil.

Marhaenisme menekankan pentingnya perjuangan kolektif rakyat kecil untuk melawan penindasan dan eksploitasi. Dalam konteks ini, Marhaenisme lebih dekat dengan gerakan kiri yang Progresif-Revolusioner, seperti sosialisme. Namun, PDI-Perjuangan jarang menggunakan retorika Marhaenisme secara eksplisit. Bahkan, partai ini cenderung mengambil jalan moderat yang lebih dapat diterima oleh kalangan menengah dan elite politik.

### PDI-Perjuangan dan Soekarnoisme

Dalam praktik politiknya, PDI-Perjuangan lebih banyak mengadopsi Soekarnoisme daripada Marhaenisme. Hal ini terlihat dari cara partai ini mengelola isu-isu strategis, seperti kebijakan ekonomi dan hubungan internasional. Sebagai contoh, kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang didorong pemerintah menunjukkan semangat berdikari dalam ekonomi, sesuai dengan konsep Trisakti.

Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa PDI-Perjuangan terlalu pragmatis dan kurang memperhatikan perjuangan rakyat kecil, yang seharusnya menjadi inti dari Marhaenisme. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia (rasio Gini) masih stagnan di angka 0,38 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa upaya mengurangi kesenjangan sosial belum optimal. Hal ini menjadi bukti bahwa semangat Marhaenisme kurang terefleksikan dalam kebijakan partai.

### Politik Identitas dan Soekarnoisme

PDI-Perjuangan juga menggunakan Soekarnoisme sebagai bagian dari politik identitasnya. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri sering menekankan bahwa partainya adalah rumah besar kaum nasionalis yang setia pada ajaran Bung Karno. Hal ini diperkuat dengan penggunaan simbol-simbol Bung Karno dalam kampanye partai, seperti pidato-pidato historis dan gambar-gambar ikonik.

Namun, pendekatan ini sering kali lebih bersifat simbolis daripada substansial. Misalnya, meskipun PDI-Perjuangan sering menggaungkan semangat anti-imperialisme yang menjadi ciri khas Soekarnoisme, partai ini tetap mendukung kebijakan investasi asing yang kontroversial, seperti Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kelompok masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan investor daripada pekerja lokal.

### Tantangan ke Depan

Ke depan, PDI-Perjuangan perlu menentukan apakah akan tetap berfokus pada Soekarnoisme atau mulai mengintegrasikan kembali nilai-nilai Marhaenisme dalam perjuangan politiknya. Dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 9,36% pada Maret 2023 (BPS), partai ini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan komitmennya terhadap rakyat kecil.

Selain itu, PDI-Perjuangan juga perlu lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Trisakti. Misalnya, meskipun kebijakan hilirisasi telah meningkatkan nilai ekspor Indonesia hingga USD 37 miliar pada tahun 2023 (Kementerian Perindustrian), keberhasilan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Partai perlu memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elite ekonomi.

### Kesimpulan

PDI-Perjuangan lebih layak disebut sebagai partai Soekarnoisme daripada Marhaenisme. Meskipun kedua ideologi ini memiliki akar yang sama, fokus dan pendekatannya berbeda. Soekarnoisme, dengan konsep Trisakti-nya, lebih menekankan kedaulatan nasional dan keberlanjutan pembangunan, sedangkan Marhaenisme lebih fokus pada perjuangan rakyat kecil.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah politiknya, PDI-Perjuangan telah menunjukkan komitmennya terhadap Soekarnoisme, meskipun seringkali bersifat simbolis. Namun, partai ini masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk lebih memperhatikan rakyat kecil, sesuai dengan semangat Marhaenisme yang sejati. Hanya dengan demikian, PDI-Perjuangan dapat benar-benar menjadi partai yang mewujudkan cita-cita Bung Karno bagi Indonesia.