### **Solusi Berbasis Marhaenisme**
Dari sudut pandang Marhaenisme, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
1. **Penyempurnaan Sistem Subsidi:** Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme distribusi subsidi BBM agar tepat sasaran. Penggunaan teknologi seperti aplikasi digital dapat membantu memastikan subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang berhak, termasuk pengemudi ojol.
2. **Subsidisasi Langsung untuk Ojol:** Alih-alih melarang, pemerintah bisa memberikan subsidi langsung kepada pengemudi ojol dalam bentuk kartu bahan bakar yang hanya bisa digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.
3. **Diversifikasi Energi:** Mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk ojol dengan memberikan insentif seperti subsidi pembelian kendaraan listrik atau pemasangan stasiun pengisian daya gratis.
4. **Dialog dengan Stakeholder:** Melibatkan asosiasi pengemudi ojol dalam perumusan kebijakan. Partisipasi mereka penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
### **Pelajaran dari Kebijakan Sebelumnya**
Kebijakan subsidi BBM bukanlah isu baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, subsidi energi difokuskan untuk mendukung pembangunan industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Prinsip ini sejalan dengan semangat berdikari yang menjadi inti Marhaenisme. Namun, tantangan modern membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, tanpa mengabaikan akar ideologi tersebut.
Negara-negara lain juga bisa menjadi contoh. Di India, pemerintah mengimplementasikan sistem subsidi LPG langsung ke rekening masyarakat miskin. Sementara itu, di Malaysia, pemerintah menetapkan harga BBM bersubsidi berdasarkan pendapatan individu. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa subsidi yang tepat sasaran dapat mengurangi ketimpangan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
### **Kesimpulan**
Larangan ojol menggunakan BBM bersubsidi adalah kebijakan yang kurang tepat jika dilihat dari sudut pandang Marhaenisme. Sebagai pekerja keras yang merepresentasikan kaum marhaen modern, pengemudi ojol seharusnya mendapatkan dukungan, bukan justru dibebani. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih inklusif serta adil.
