GmnI Eks-KLB Medan 2016 Kurang Pantas Diakui Sebagai DPC!

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) adalah salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Berakar pada ideologi Marhaenisme yang diusung oleh Bung Karno, GmnI berperan sebagai wadah pembentukan kader-kader nasionalis yang berjiwa Pancasila dan cinta tanah air. Namun, dalam perjalanannya, GmnI tidak terlepas dari berbagai konflik internal yang menguji kesolidan organisasi. Salah satu polemik yang mencuat adalah legitimasi kelompok GmnI eks-KLB Medan 2016 untuk diakui sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sah.

### **KLB Medan 2016: Awal Mula Konflik**

Kongres Luar Biasa (KLB) Medan 2016 digelar sebagai respons terhadap konflik internal yang terjadi dalam tubuh GmnI. KLB ini diklaim sebagai upaya untuk menyelamatkan organisasi dari berbagai kepentingan politik yang dianggap merusak independensi dan ideologi GmnI. Namun, pelaksanaan KLB ini justru memunculkan kontroversi baru. Banyak pihak menilai KLB tersebut tidak memenuhi syarat prosedural dan cenderung didorong oleh kepentingan segelintir individu yang ingin mendominasi kepengurusan organisasi.

Secara prosedural, sebuah KLB seharusnya dilaksanakan atas dasar konsensus mayoritas anggota atau rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GmnI. Namun, KLB Medan 2016 tidak mendapatkan legitimasi tersebut. Sebaliknya, KLB ini didukung oleh sebagian kecil anggota yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan DPP pada saat itu. Langkah ini menimbulkan kecurigaan bahwa KLB tersebut lebih merupakan upaya untuk memecah belah organisasi daripada menyelamatkannya.

### **Kurangnya Basis Legitimasi**

Pengakuan sebagai DPC yang sah memerlukan legitimasi yang kuat, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Dalam konteks GmnI eks-KLB Medan 2016, terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan bahwa kelompok ini kurang pantas diakui sebagai DPC:

1. **Prosedural yang Tidak Sah**: KLB Medan 2016 tidak diinisiasi berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku. Tanpa rekomendasi dari DPP dan tanpa melibatkan mayoritas anggota, hasil dari KLB ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam konstitusi GmnI.

2. **Minimnya Dukungan Kader**: Kelompok eks-KLB Medan hanya didukung oleh segelintir kader yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kolektivitas yang menjadi salah satu nilai utama dalam GmnI.

3. **Tidak Mewakili Ideologi Marhaenisme**: Salah satu tugas utama DPC GmnI adalah memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Marhaenisme. Namun, banyak yang meragukan komitmen kelompok eks-KLB Medan terhadap ideologi ini, mengingat orientasi mereka yang lebih pragmatis dan jauh dari semangat perjuangan rakyat kecil.

4. **Potensi Memecah Belah Organisasi**: Keberadaan kelompok eks-KLB Medan lebih banyak menimbulkan polemik dibandingkan solusi. Klaim mereka untuk diakui sebagai DPC hanya memperburuk fragmentasi dalam tubuh GmnI, yang seharusnya menjadi organisasi yang solid dan terintegrasi.

### **Dampak Negatif pada GmnI**

Pengakuan terhadap kelompok yang tidak memiliki legitimasi yang kuat akan berdampak buruk pada GmnI secara keseluruhan. Pertama, hal ini akan menciptakan preseden buruk bahwa siapa saja dapat mengklaim kepemimpinan tanpa melalui mekanisme yang sah. Kedua, konflik internal yang tidak terselesaikan akan melemahkan daya tawar organisasi di hadapan publik dan mitra strategis. Ketiga, fokus organisasi yang seharusnya diarahkan pada pembinaan kader dan advokasi rakyat malah teralihkan oleh isu-isu internal yang tidak produktif.

Sebagai organisasi yang berorientasi pada perjuangan ideologis, GmnI tidak boleh terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan. GmnI harus tetap menjadi alat perjuangan mahasiswa yang kokoh dan berintegritas. Oleh karena itu, legitimasi setiap DPC harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

### **Solusi untuk Memulihkan Integritas Organisasi**

Untuk mengatasi polemik ini, DPP GmnI harus mengambil langkah tegas dan bijaksana. Beberapa solusi yang dapat ditempuh antara lain:

1. **Menggelar Konsolidasi Nasional**: Mengadakan pertemuan seluruh elemen GmnI untuk membahas dan menyelesaikan konflik ini secara kolektif. Forum ini juga dapat digunakan untuk mempertegas mekanisme organisasi yang sah.

2. **Mengutamakan Dialog**: Melibatkan kelompok eks-KLB Medan dalam dialog terbuka untuk mencari solusi bersama. Jika kelompok ini memiliki niat baik untuk memperkuat organisasi, mereka seharusnya bersedia mengikuti aturan main yang berlaku.

3. **Penegakan Konstitusi Organisasi**: DPP harus memastikan bahwa setiap tindakan, termasuk pengakuan DPC, dilakukan berdasarkan konstitusi organisasi. Langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas GmnI.

4. **Penguatan Ideologi**: Konflik internal sering kali terjadi karena melemahnya pemahaman kader terhadap ideologi organisasi. Oleh karena itu, pendidikan ideologi Marhaenisme harus terus digalakkan untuk memperkuat semangat kolektif di antara anggota.

### **Kesimpulan**

Kelompok eks-KLB Medan 2016 kurang pantas diakui sebagai DPC GmnI yang sah. Proses yang tidak prosedural, minimnya dukungan kader, dan potensi perpecahan yang ditimbulkan menunjukkan bahwa klaim mereka lebih merugikan organisasi daripada memberikan solusi. GmnI harus segera menyelesaikan polemik ini demi menjaga keutuhan dan kredibilitas organisasi.

DPP GmnI dan seluruh elemen organisasi harus bersikap tegas dalam menghadapi isu ini. Kepentingan organisasi dan perjuangan ideologis tidak boleh dikalahkan oleh ambisi segelintir individu. Sebagai organisasi yang berlandaskan Marhaenisme, GmnI harus tetap menjadi pelopor perjuangan mahasiswa yang konsisten, solid, dan berintegritas.