Dalam sepekan ini, Jakarta mengalami kelangkaan gas  3 kg, sehingga berdampak signifikan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kecil serta tentunya masyarakat miskin perkotaan yang sangat membutuhkannya.
Dilansir dari Okezone, salah satu faktor utama penyebab kelangkaan gas 3 kg ini adalah pengurangan kuota distribusi elpiji bersubsidi untuk Jakarta pada tahun 2025.Â
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa terjadi penurunan kuota sekitar 1,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Â
"Dikarenakan antara usulan kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen," ujarnya.
Selain itu, dikutip dari iNews, disparitas harga antara elpiji bersubsidi 3 kg dan non-subsidi juga menjadi penyebab utama kelangkaan.Â
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa perbedaan harga yang signifikan membuat konsumen non-subsidi beralih ke elpiji 3 kg.Â
"Kalau 3 kg itu harga subsidi sekitar Rp 6.300 per kg. Tapi kalau untuk 12 kg itu harganya Rp 17.000 per kg, ini cukup tinggi sehingga menggoda konsumen untuk migrasi," kata Fahmy.
Dari laporan Kompas.com, kebijakan distribusi yang kurang optimal turut berkontribusi terhadap kelangkaan ini.Â
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti bahwa aturan distribusi yang diterapkan oleh Pertamina tidak berjalan dengan baik di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil.Â
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, mengatakan bahwa regulasi terkait distribusi gas elpiji kurang mendapat sosialisasi yang baik.Â
"Pertamina kan bikin aturan dan kebijakan. Untuk pengecer ini akses jualnya hanya 20 persen saja. Tampaknya ini ada sosialisasi yang kurang kenceng lah," ujarnya.
Solusi Pemerintah bagi UMKM dan Pedagang Kecil
Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis.Â
Dikutip dari Liputan6.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi sistem distribusi gas elpiji 3 kg yang langka di sejumlah daerah.Â
Arifin mengatakan, sistem distribusi itu harus dievaluasi untuk mencegah adanya kebocoran yang menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kg. "Gas 3 kilo mungkin ya kita sedang evaluasi sistem pendistribusiannya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di wilayah mereka.
Masyarakat dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 1 500 000 untuk memberikan informasi mengenai kekurangan pasokan, sehingga Pertamina dapat menambah pasokan sesuai kebutuhan.
Pemerintah juga berencana mengubah pola distribusi elpiji 3 kg agar lebih tepat sasaran.Â
Selama ini, pola distribusi terbuka memungkinkan semua kalangan masyarakat memperoleh komoditas bersubsidi tersebut, padahal peruntukannya hanya untuk rumah tangga miskin, UMKM, nelayan, dan petani.Â
Dengan perubahan pola distribusi ini, diharapkan konsumsi yang tidak tepat sasaran dapat dikurangi, dan subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kelangkaan elpiji 3 kg di Jakarta dapat segera teratasi, sehingga UMKM dan pedagang kecil dapat terus beroperasi tanpa hambatan.Â
Pemerintah dan Pertamina berkomitmen untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan terhadap penyimpangan distribusi.Â
Dikutip dari berbagai sumber, langkah pengawasan ini akan terus diperketat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan gas 3 kg bersubsidi tetap mendapatkannya dengan harga yang sesuai.***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI