Aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Negara. Menurut data dari Buku Statistik ASN Juni 2022 bahwa jumlah ASN sebanyak 4.344.552 orang dengan rincian 3.992.766 orang PNS (92%) dan 351.786 (8%) untuk PPPK. Sebaran ASN ada di Kementerian/Lembaga/Badan/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia.
Sebagai abdi Negara dan masyarakat, pada umumnya ASN wajib tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, undang-undang (UU) dan kebijakan. Selain itu wajib tunduk pada norma agama dan norma sosial. Hal ini dimaksudkan agar menjadi bagi masyarakat dan juga merawat nilai-nilai kebangsaan.
Pada kehidupan modern saat ini, sudah tidak popular lagi pelayanan yang konvensional dengan demikian ASN selaku pemberi pelayanan harus memiliki keahlian dan keterampilan terutama dalam bidang tekhnologi. Sebagian besar kegiatan perkantoran sudah dicatatkan pada arsip digital yang berbasis aplikasi.
Pemerintah semakin peka dengan perkembangan perkantoran modern saat ini.Terutama dalam kompetensi aparaturnya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) mengeluarkan peraturan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
Migrasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional bertujuan memangkas proses birokrasi. Tidak ada lagi pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan harus memiliki target penyelesaian dan standar operasional prosedur agar ada kepastian penyelesaian. Kebijakan cukup dirumuskan dilevel pucuk pimpinan untuk selanjutnya dilaksanakan tanpa ditafsirkan lagi ditingkat bawah.
Penulis sebagai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjabat sebagai Petugas Pemasyarakatan  wajib tunduk pada UU Pemasyarakatan nomor 22 Tahun 2022 yang menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Sejak mengampu jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) penulis harus bisa bekerja mandiri, mulai dari merencanakan pekerjaan, melaksanakan pekerjan hingga membuat laporan pekerjaan. Hal tersebut wajib penulis lakukan oleh karena proses karir penulis disokong dari angka kredit yang didapat dari hasil pekerjaan.
Menjelang akhir bulan Desember 2022 ini, penulis bersiap untuk menyetorkan Daftar Usulan Angka Kredit (Dupak) kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten. Selanjutnya Dupak tersebut akan dinilai oleh tim penilai. Pada kali penilaian mengacu pada Peratuan Kepala Badan Kepegawaian Negeri (BKN) nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
Pengusulan Penetapan Angka Kredit dalam Pasal 29 diuraikan bahwa (1) Hasil penilaian kinerja sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit disampaikan oleh atasan langsung Pejabat Fungsional kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja. (2) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat surat penyampaian usulan Penetapan Angka Kredit sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.Â
(3) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat penyampaian usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit. (4) Pengusulan bahan Penetapan Angka Kredit diajukan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional kepada unit yang membidangi Jabatan Fungsional atau kepegawaian untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai.
