Demokrasi Indonesia Memasuki Masa Kelam

Demokrasi di Indonesia mulai memasuki masa-masa kelam. Pada kurun waktu dua tahun terakhir, nilai-nilai demokrasi di negeri ini jatuh ke titik terendah sejak era reformasi. 

Penyebabnya, selain karena menguatnya politik identitas keagamaan, juga karena arogansi penguasa yang mulai membatasi kebebasan berpendapat rakyatnya. Dua hal ini membuat peringkat Indonesia sebagai negara demokrasi kian terpuruk di mata dunia.

Keterpurukan aspek demokrasi di Indonesia bisa dilihat dari tiga indikator. Yakni dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Democracy Index 2017 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), dan data Freedom House (2018). Pada ketiga indikator itu, indeks demokrasi republik ini mengalami penurunan tajam.

Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan data BPS yang dirilis pada 14 September 2017, IDI tingkat nasional 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. IDI 2016 turun 2,73 poin menjadi 70,09 dari angka 72,82 setahun sebelumnya.  Capaian kinerja tersebut masih berada pada kategori "sedang". Menurut BPS, aspek IDI yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Lembaga Demokrasi (4,82 poin), diikuti Kebebasan Sipil (3,85 poin) dan Hak-Hak Politik (0,52 poin).

Democracy Index EIU

Nilai yang lebih buruk bagi aspek demokrasi di Indonesia diterbitkan The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam Laporan Democracy Index 2017. EIU bahkan menobatkan bangsa ini sebagai "demokrasi cacat berkinerja paling buruk". Julukan itu tidak berlebihan mengingat rangking Indonesia terjun bebas dari peringkat 48 menjadi 68.

Terancamnya kebebasan sipil menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kemerosotan kondisi dan peringkat demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi EIU yang dibangun sejak 2006 terdiri atas 5 kelompok variabel, yaitu pluralisme dan proses elektoral, kebebasan sipil, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. 

Freedom House

Sementara itu, berdasarkan data Freedom House (2018), Indonesia juga mengalami defisit demokrasi. Dari menyandang status "bebas (free)" pada 2006-2013 menjadi "bebas sebagian (partly free)" di 2018. Sementara Timor Leste, negara yang lahir dari rahim Indonesia, naik peringkat dari "partly free" menjadi "free".

Rapor buruk ini tentu menjadi tamparan keras bagi kita semua, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia. Tak perlu terus mencari siapa yang salah, karena itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Kini yang terpenting, rakyat jangan pernah lagi memainkan politik identitas dalam menghadapi kontestasi demokrasi di negeri ini.

Begitu pula dengan penguasa. Jangan juga mengibiri hak-hak rakyat dalam bersuara. Tak perlu takut dikritik, tak perlu gerah dengan unjuk rasa. Di negeri demokrasi, kuping memang tak boleh tipis. Karena setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka.