Polemik Drone untuk Ketahanan Nasional

Dalam debat capres ketiga yang ditayangkan televisi beberapa lalu, salah satu calon presiden menanyakan penjualan perusahaan Indosat yang sangat strategis berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak (drone) yang pasti membutuhkan satelit.

Masih relevankah hal ini?

Sebenarnya, jika kita mengikuti perkembangan Indosat yang saat ini mayoritas sahamnya (sebesar 65%) dikuasai oleh Qatar Telecom (Qtel), kita tidak usah ragu lagi untuk menggunakan drone sebagai pemantau kawasan maritim kita yang amat sangat luas ini.

Kenapa demikian? Indosat bukanlah satu-satunya perusahaan penyedia transponder satelit. Selain Indosat, ada juga PT Telkom yang notabene adalah BUMN yang mengelola satelit Telkom 2. Untuk diketahui pula bahwa Indosat saat ini memiliki hak atas 2 slot orbit satelit geostasioner yakni di 113 derajat BT dan 150,5 derajat BT. Saat ini orbit 113 derajat BT diisi oleh satelit Palapa D sedangkan orbit 150,5 derajat BT diisi oleh satelit Palapa C2.

Melalui surat Menkominfo B-297/M.KOMINFO/SP.02.01/03/2014 dinyatakan bahwa hak PT. Indosat atas slot orbit 150,5 derajat BT tidak diperpanjang lagi, artinya Indosat hanya diberikan waktu sampai 31 Agustus 2015 untuk mengelola slot orbit tesebut. Mulai tanggal 1 September 2015, slot orbit itu diserahkan ke Bank BRI dan mulai Juni 2016 BRI akan meluncurkan satelit yang diberi nama BRISat. BRISat akan memiliki 36x36 MHz transponder C-Band dan 9x72 Mhz Ku-band. Dari 45 transponder, BRI akan menggunakan 28-30 transponder dan pemerintah akan mendapat alokasi 4 transponder. Sisanya, akan dimanfaatkan dengan sistem pinjam-pakai untuk instansi pemerintah lainnya. Jadi, alokasi pemerintah inilah yang akan digunakan sebagian oleh kementerian pertahanan untuk mengoperasikan alutista canggih seperti drone ini. Sebagai perusahaan pelat merah (BUMN), BRI akan menjamin kerahasiaan data yang dilewatkan di satelit mereka. Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran sedikit pun bahwa nantinya drone terus akan menggunakan satelit dengan mayoritas saham milik asing.

Lantas dengan kondisi ini apakah buy back Indosat masih diperlukan? Tentu saja jika perekonomian kita membaik dan kondisi ekonomi global juga memungkinkan kita akan membeli kembali saham Qtel di Indosat agar saham pemerintah menjadi mayoritas kembali di Indosat sesuai namanya Indosat yang merupakan kependekan dari Indonesian Satellite dan bukan Qatar Satellite. (dimas.shanjaya)