Ada Petisi FPI Dibubarkan, Sobri Lubis Malah Komentar Telak Begini

Front Pembela Islam atau FPI, siapa tidak kenal ormas yang satu ini. Mendengar kata FPI kita akan berpikir sekelompok orang berbaju putih dan demo di jalanan. Walapun sang pimpinan kini tinggal di Arab Saudi namun bukan berarti FPI melemah.

Dalam aktivitas politik terkini misalnya, FPI masih nampak dalam berbagai kegiatan. Saat ini partai besutan Habib Rizieq Shihab ini nampak mesra dengan kubu Kartanegara. FPI menjadi salah satu garda pada ijtima ulama, sebagai salah satu penyokong capres Prabowo Subianto.

foto: merdeka.com

Eksistensi ormas yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 itu kini sedang berusaha digoyang. Bukan kali pertama memang. Namun kini ada apa gerangan?

Dilansir merdeka.com sebuah petisi dengan tajuk 'Stop Ijin FPI' muncul di laman charge.org, yang ditunjukkan untuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Petisi yang dibuat oleh Ira Bisyir, Senin 6 Mei 2019 kemarin itu, menyebut izin ormas Front Pembela Islam (FPI) itu akan segera berakhir. Bahkan, dituliskan alasan untuk menolak izinnya lagi, lantaran organisasi tersebut dipandang sebagai kelompok radikal.

Terkait hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo tak tahu bahwa izin FPI akan segera habis. "Belum tahu," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (7/5).

Dia juga menuturkan, belum ada pengajuan perpanjangan izin dari FPI yang masuk di kantornya.

"Belum ada pengajuan dari FPI," jelas Tjahjo.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menanggapi petisi masyarakat yang meminta pemerintah tak memperpanjang izin organisasi massanya. Menurutnya, hanya orang doyan maksiat yang ingin FPI bubar.

"Mungkin orang-orang yang doyan maksiat ya biasanya mereka yang minta supaya FPI dibubarkan. Nggak masalah," katanya di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

Front Pembela Islam semula berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Walau belakangan kerap aktif dalam aktifitas politik praktis. Nun jauh dari Arab Saudi sana bahkan HRS masih bisa memberikan komando apapun bukan hanya untuk para pengikutnya, bahkan pada BPN Prabowo Sandi sekalipun. HRS meminta KPU mendiskualifikasi Jokowi.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin berpikir jika Hizbut Tahrir Indonesia bisa dibubarkan mengapa FPI tidak? Tentu saja tak semudah itu, sebab kehadiran FPI masih "dibutuhkan" oleh sebagian masyarakat kita. Jadi yang membela FPI tentu bukan simpatisannya saja, namun bagi kelompok yang memerlukannya itu.

sumber: merdeka.com