Mohon tunggu...
Dikdik Sadikin
Dikdik Sadikin Mohon Tunggu... Akuntan - Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Dikdik Sadikin. Kelahiran Jakarta, 20 Februari 1965, adalah Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan di sebuah instansi pemerintah, dengan karir di birokrasi selama sekitar 37 tahun, berdomisili di Bogor. Sejak SMP (1977), Dikdik sudah menulis dan dimuat pertama di majalah Kawanku. Beberapa cerpen fiksi dan tulisan opininya pernah dimuat di media massa, antara lain tabloid Kontan dan Kompas (“Soekarno, Mahathir dan Megawati”, 3 November 2003, dan terakhir “Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan”, Kompas 9 Oktober 2024). Dikdik Sadikin juga pernah menjadi pemimpin redaksi dan pemimpin umum pada majalah Warta Pengawasan pada periode 1999 s.d. 2002. Sebagai penulis, Dikdik juga tergabung sebagai anggota Satupena DKI. Latar belakang pendidikan suami dari Leika Mutiara Jamilah ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (lulus 1994) dan Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (lulus 2006).

Selanjutnya

Tutup

Trip Pilihan

Ketika Kesetaraan Gender di Kanada Menjadi Inspirasi Indonesia

11 Desember 2024   14:10 Diperbarui: 11 Desember 2024   14:10 95
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
 Peserta dari Indonesia bersama Pejabat dari Women and Gender Equality (WAGE) Canada di Ottawa. (Sumber: Dokumen Pribadi) 

Bhineka Tunggal Ika, semboyan negara kita, mengingatkan bahwa berbeda-beda dalam satu tujuan. Dalam masyarakat yang berbeda-beda, kita memang diharapkan dapat mencapai tujuan yang satu, kesejahteraan masyarakat. Tapi tujuan itu sendiri apakah telah kembali menyentuh masyarakat yang berbeda-beda itu?

Indonesia adalah bangsa yang berisi keberagaman etnis, agama, dan status sosial. Maka, keadilan dan kesetaraan seharusnya tidak saja melampaui batas-batas demografi, tetapi menembus hingga ke kelompok rentan, dari Sabang hingga Merauke. Kesetaraan bukan sekadar perlakuan yang sama, melainkan keberpihakan pada setiap kebutuhan yang berbeda.

Hal ini yang mengisi benak saya ketika saya yang mewakili instansi dan sembilan rekan dari beberapa kementerian dan lembaga (KPPPA, Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas, juga World Bank dan wakil dari Kedubesan Kanada di Jakarta) pada 7 sampai 14 September 2024 lalu berangkat ke Kanada tentang kesetaraan gender, yang kemudian kami jumpai lebih dari sekadar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan saja.

 Suasana diskusi di Ruang Rapat Global Affairs Canada (GAC), Ottawa. 
 Suasana diskusi di Ruang Rapat Global Affairs Canada (GAC), Ottawa. 

Kanada adalah negara yang menghadapi keberagaman yang mirip dengan kita, tetapi mereka telah mengembangkan sistem yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat dapat terlibat dan merasakan dampak kebijakan yang inklusif. Di Kanada, pendekatan Gender-Based Analysis Plus (GBA Plus) menjadi ruh dari kebijakan publik. GBA Plus bukan sekadar analisis gender laki-laki dan perempuan, melainkan metodologi menyeluruh yang memperhitungkan setiap aspek interseksionalitas---termasuk usia, disabilitas, dan etnisitas---untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh setiap lapisan masyarakat.

Hingga kini, meskipun kita memiliki kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diharapkan dapat mendukung kesetaraan ini, implementasinya belum membuahkan hasil yang nyata. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang lebar. Dalam laporan World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat ke-100 dari 146 negara dalam hal kesetaraan gender, mencerminkan perjalanan panjang yang tak kunjung selesai.

Contoh konkret dari hambatan ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Saat ini, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya mencapai sekitar 54% dibandingkan laki-laki yang mencapai 82%. Di sektor formal, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi upah, akses pekerjaan, dan peluang karier yang terbatas. Di Kanada, GBA Plus membantu memastikan bahwa setiap sektor, dari pendidikan hingga ekonomi, diatur untuk membuka akses yang adil dan setara. Program-program seperti Gender Results Framework (GRF) yang diinisiasi oleh Women and Gender Equality Canada (WAGE) mempercepat pengawasan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Sementara itu, di bidang pendidikan, akses perempuan terhadap pendidikan tinggi masih tergolong rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Jika kesetaraan gender benar-benar diterapkan dengan inklusif, maka pendidikan dapat menjadi jembatan bagi perempuan untuk memperoleh peran yang lebih baik dalam masyarakat. Tetapi, hingga kini, perbaikan ini berjalan lambat. Di Kanada, pendekatan GBA Plus memungkinkan integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pendidikan dan ekonomi, memastikan bahwa perempuan mendapat akses pendidikan berkualitas yang mengarah pada kesempatan kerja yang setara.

Di Indonesia, sering kali kesetaraan gender hanya terlihat di permukaan. Gender Budget Statement (GBS), yang dirancang untuk memastikan penganggaran yang responsif gender, sering kali hanya menjadi formalitas. Banyak kebijakan yang belum didukung oleh audit mendalam untuk melihat apakah anggaran benar-benar mendukung kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kondisi yang diinginkan dari perjuangan ini adalah sebuah perubahan di mana kesetaraan bukan lagi sekadar slogan, tetapi berdampak nyata pada kualitas hidup. Ini bisa berarti partisipasi penuh perempuan dalam sektor ekonomi, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan, atau bahkan penurunan angka kematian ibu yang signifikan di seluruh provinsi.

Dari Kanada dengan GBA Plus-nya, kami mendapat pelajaran bahwa kebijakan yang baik bukan hanya tentang angka, tetapi tentang manusia di baliknya---memperhitungkan setiap jiwa, memastikan setiap kebutuhan terwakili, dan merangkul keberagaman sebagai kekuatan." GBA Plus memberikan kerangka kerja sistematis dengan pendekatan interseksional untuk menilai dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat, yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan responsif gender. Implementasi yang sukses di Kanada menekankan perlunya regulasi dan komitmen yang kuat, data terpilah, serta kolaborasi lintas sektor yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mempercepat kesetaraan gender dalam pembangunan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Trip Selengkapnya
Lihat Trip Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun