NAMA : RAHMA DIKA ALKAFFI
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : UIN SUSKA RIAU
      Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu altertanatif untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempetimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik. Sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan diluar organisasi yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Oleh karna itu organisasi harus mengambil keputusan yang logis dan sistematis dengan mempertimbangkan 2 faktor terebut(pasolong,2023,77).
      Menurut soerjono soekanto DPR RI adalah lembaga legislatif yang memainkan peran penting dalam menciptakan norma hukum melalui proses legislasi dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan eksekutif(soekanto,soerjono,2006). Penetapan kebijakan menurut Thomas R.Dye adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang beroientasi pada tujuan tertentu. Mencakup serangkaian keputusan yang diambil untuk mencapai hasil yan diinginkan dalam berbagai sektor kehidupan publik(Dye,.2013).  jadi ketika dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan yang akan dilakukankan oleh DPR RI harus menyertakan beberapa faktor yakni faktor internal dan yang paling penting faktor eksternal
Ada beberapa contoh kasus yang terjadi dalam pengambilan keputusan dpr ri seperti berikut
Penolakan ruu cipta kerja
    pada october 2020, DPR RI mengesahkan undang undang cipta kerja yang dikenal dengan omnibus law. UU ini bertujuan untuk meninkatkan investasi dan memperbaiki iklim usaha di indonesia, tetapi juga menuai kontroversi karena dianggap merugikan hak hak pekerja dan lingkungan. UU ini memicu gelombang protes besar besaran darri berbagai kelompok masyarakat, termasuk serikat pekerja dan aktivis lingkungan, karena dianggap mengurangi perlindungan pekerja dan mengabaikan dampak lingkungan.
Pengesahan UU ibu kota negara (IKN)
     DPR RI mengesahkan UU IKN yang menetapkan pemindahan ibu kota indonesia dari jakarta ke kalimantan timur. Keputusan ini dianggap tergesa gesa dan kurang mempertimbangkan berbagai aspek penting, sehingga banyak mendapatkan kritik dan kekhawatiran publik. Banyak pihak mengkritisi keputusan ini karna dianggap tidak mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ligkungan menyeluruh. Ditambah ketidakpastian anggaran yang digunakan ditakutkan dapat membeani keuangan negara.
Pengesahan UU TAPERA
     Kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk iuran simpanan sebagai peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai polemik. Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak pengenaan pemotongan gaji untuk iuran Tapera sebesar 3 persen. Menurut dia, para pekerja atau buruh saat ini masih tertekan dengan upah murah dan harga pangan yang masih melambung. Oleh karena itu, kebijakan terkait iuran Tapera hanya akan menambah beban para pekerja.
   Solusi yang dapat diambil adalah melibatkan partisipasi pulik, pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses legislasi untuk menghaasilan kebijakan yang adil dan efektif, hal ini berhubungan dengan faktor eksternal dalam proses pengambilan keputusan yaitu memperhatika linkungan yang terpengaruhi karna apa yang ditetapkan akan dijalankan oleh khalayat banyak sehingga harus melalui proses yang melibatkan khalayat banyak pula. Juga harus dilakukan dengan transparansi serta mempertimbangkan dampak jangka panjang
    Kebijakan yang dibuat harus mempehatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian linkungan, bukan hanya kepentingan ekonomi atau politik jangka pendek, Juga harus dijauhi dari kepentingan pribadi semata. Karna banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah terindikasihanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan untuk  dijadikan ladang korupsi besar besaran oleh oknum oknum tertentu.
Referensi
BUKU
Pasolong Harbani M.Si. Teori Pengambilan Keputusan. Alfabeta, Bandung. 2023
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Rajawali Pers. 2006
Dye, Thomas R. Understanding Pubic Policy. Pearson, 2003
WEB
(CNN INDONESIA) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-20-555272/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-cipta-kerja
(CNN INDONESIA) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121205915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut-pengesahan-uu-hingga-persoalan-lingkungan
