Pengenalan pembiayaan pembangunan
Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menyangkut bagaimana suatu negara atau daerah mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga bagaimana penataan ruang dapat dilakukan dengan efektif. Tantangan terkait pembiayaan ini semakin kompleks dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui artikel ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai definisi pembiayaan pembangunan, sumber-sumber pembiayaannya
Pembiayaan pembangunan didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan guna mendukung proses pembangunan. Dalam konteks yang lebih luas, pembiayaan pembangunan mencakup upaya untuk mendapatkan sumber daya keuangan dari berbagai jalur, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Pembiayaan Pembangunan Tradisional
- Sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, yang mungkin mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Â Pembiayaan melalui pinjaman dari lembaga keuangan internasional atau bilateral
- Dukungan finansial dari sektor swasta melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
- Alternatif Pembiayaan Pembangunan Baru
- Kerja sama pembangunan berkelanjutan antarnegara, yang memungkinkan transfer sumber daya dan teknologi.
- Penggunaan dana pensiun atau asuransi sebagai sumber pembiayaan proyek
- Pendanaan masyarakat (crowd funding) untuk proyek-proyek tertentu yang mendapat banyak dukungan publik.
Pembiayaan dalam Penataan Ruang
Pembiayaan pembangunan memainkan peran penting dalam penataan ruang. Ketersediaan dana memungkinkan pemerintah setempat untuk  mengimplementasikan rencana tata ruang yang telah dirancang, baik itu pembangunan infrastruktur maupun revitalisasi kawasan. Pendekatan pembiayaan yang inovatif dan kreatif menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan dana untuk penataan ruang, khususnya di daerah yang memiliki potensi besar namun terkendala dengan alokasi anggaran yang terbatas.
Pembiayaan pembangunan di IKNÂ
Indonesia kini berada di tengah-tengah fase penting pembangunan infrastruktur kota baru: Ibu Kota Negara (IKN), Proyek monumental ini tidak hanya mencerminkan ambisi Indonesia untuk menghadirkan kota yang representatif terhadap identitas dan kemajuan bangsa, namun juga menyoroti kompleksitas tantangan, khususnya dalam hal pembiayaan. Proses transfer ibu kota ini memerlukan strategi pembiayaan yang matang untuk mewujudkannya. Dengan menggali lebih dalam konsep, sumber, tantangan, serta strategi pembiayaan pembangunan IKN, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan visi ini menjadi kenyataan.
Pembangunan Ibu Kota Negara baru di Indonesia adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk merancang ulang konsep urbanisme dalam konteks Indonesia. Konsep ini mengedepankan keseimbangan antara kemajuan teknologi, pelestarian alam, dan pembangunan yang berkelanjutan. IKN direncanakan menjadi simbol kemajuan Indonesia, dengan infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan, menjadikannya contoh bagi pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan.
Rencana pembangunan ibu kota provinsi (IKN) baru  di Kalimantan Timur yang disebut Nusantara akan membebani anggaran pendapatan dan belanja provinsi (APBN), menurut pakar kebijakan publik. APBN sedang mengeluarkan pengeluaran yang signifikan untuk menangani perawatan medis COVID-19 dan pemulihan ekonomi Pandemi covid-19. Akibatnya, ada risiko alokasi program prioritas kepada masyarakat dalam APBN  akan dikorbankan karena dialihkan ke IKN. Para pemerhati lingkungan menilai rencana pemindahan ibu kota dapat memperburuk kondisi lingkungan  dan merusak habitat masyarakat sekitar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah angka persentase penggunaan APBN karena hingga kini pemerintah masih melakukan penghitungan.
