Menurut (Daldjoeni,1998) urbanisasi adalah pertambahan proporsi penduduk yang tinggal di kota kecil dan kota besar, sehingga permukiman kota akan cenderung terus meningkat. Secara umum urbanisasi adalah suatu fenomena alamiah yang terajadi secara sejalan dengan perkembangan ekonomi dan juga tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara.
Urbanisasi tidak hanya sebuah fenomena kependudukan semata tetapi juga fenomena politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dimana semakin maju tingkat perekonomian di suatu negara makan akan semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya.
Tak terkecuali negara Indonesia, Urbanisasi merupakan suatu persoalan sosial yang selalu menjadi pusat perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Menurut United Nations (ESCAP,1993: II-16) dan Wirosuhardjo (1992), pertambahan penduduk perkotaan di Indonesia sekitar 65 persen disebabkan oleh migrasi dan reflesifikasi. Sisanya sebesar 35 persen disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri.
Dampak urbanisasi Yang Terjadi Di Kota Mojokerto
Jika ditelusuri lebih mendalam Pulau Jawa merupakan pemegang tahta tertinggi dalam urbanisasi jika dibandingkan dengan daerah yang berada di luar Pulau Jawa.
Dilansir dari malang.jatimnetwork.com Kota Mojokerto menjadi Kota terkecil di Provinsi Jawa timur dengan luas wilayah mencapai 20,21 km. meskipun memiliki luas daerah yang kecil tetapi kehidupan ekonomi disana berkembang pesat seperti kota-kota lainnya, sehingga permasalahan permasalahan kota juga tak luput terjadi di kota tersebut seperti kemiskinana, rumah rumah liar, dan juga kriminalitas
- Kemiskinan yang menjamur
Kemiskinan yaitu gambaran umum permasalahan suatu negara khusunya negara berkembang yang di akibatkan oleh kondisi nasional di suatu negara. Salah satu tujuan dan sasaran dari pembangunan nasional adalah untuk kinerja perekonomian lebih ditingkakan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri merupakan penyakit dalam perekonomian suatu negara yang harus disembuhkan atau dikurangi.
Beberapa hal yang menjadi menyebabkan terjadinya kemiskinan di suatu kota seperti rendahnya UMR, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Di Kota mojokero sendiri persoalan kemiskinan dapat dengan mudah dijumpai langsung hampir di setiap jalan besar di Kota Mojokerto.
Permasalahan terkait gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) nyatanya masih belum terselesaikan dan cukup marak keberadaannya, karena terlihat hampir disemua persimpangan jalan. baik di kota maupun kabupaten Mojokerto. Sering sekali terlihat mulai dari yang dewasa, lansia sampai yang paling miris yaitu pengemis dibawah umur. Keberadaan pengemis di bawah umur ini biasanya di koordinir oleh orang tua nya sendiri, biasanya orang tuanya juga merupakan seorang pengemis, ironisnya para pengemis cilik ini beroperasi tak sekadar siang hari, tak jarang juga berkeliling kota di malam hari. Dengan demikian selain masalah ekonomi peran Pendidikan pun sangat berpengaruh dalam terbentuknya para pengemis cilik ini.
Sangat disayangkan jika tempat wisata dan hiburan jika dipenuhi oleh pengemis dan juga gelandangan, selain mengganggu para pengunjung juga akan menganggu estetika sarana hiburan atau wisata tersebut.
Para Masyarakat yang merasa resah dengan maraknya gelandangan dan para pengemis lantas mempertanyakan keberadaan peran pemerintah dalam menanggulangi masalah ketertiban umum ini. Dilansir oleh radarmojokerto.jawapos.com Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto Ganesh P. Kresnawan menerangkan, keberadaan pengemis terus menjadi atensi satpol PP. Operasi rutin pun kerap dilakukan saat siang atau malam hari. ''Atas keberadaan mereka, belakangan sudah ada laporan ke kami. Apapun itu tetap jadi atensi kami,'' ungkapnya. Tidak hanya penertiban tetapi pembinaan juga dilakukan agar para pengemis atau gelandangan kedepannya memiliki skill yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.
- Kawasan pemukiman kumuh
Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak keakuratan bangunan, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Presiden Republik Indonesia, 2011). Indikator kekumuhan berdasarkan bangunan rumah, gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran (Sastanti dan Fibriani, 2019).
Berdasarkan Peraturan (Presiden Republik Indonesia, 2015) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Setiap manusia pasti memerlukan kehidupan yang baik dan layak demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berkehidupan pastilah manusia harus memiliki lahan untuk tempat menetap dan juga sumber mata pencaharian, Dimana tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan primer yang harus dipenuhi.
Dengan terjadinya urbanisasi secara besar besaran membuat banyaknya Masyarakat yang unskill menumpuk di area perkotaan, hal tersebut membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Sedangkan seseorang yang melakukan urbanisasi membutuhkan hunian yang layak untuk menetap. Dengan rendahnya pendapatan dan tingginya biaya untuk membangun sebuah hunian membuat banyaknya menjadi kendala dalam memiliki hunian yang layak. Sehingga muncul bangunan-bangunan liar tidak permanen yang minim akan sarana air bersih, minim keamanan, dan bahkan biasanya bangunan liar dibangun dengan letak dan bentuk yang tidak beraturan.
Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan terkait dengan pemukiman kumuh, dimana pemukiman kumuh ini tersebar di di seluruh wilayah kota. Pemukiman tersebut terdiri dari pemukiman liar dan illegal yang masih belum memiliki syarat administratif sebagai kampung. Pada umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dari kampung biasanya. Pemukiman kumuh ini bias akita temui di bantaran Sungai, sepanjang rel kereta api, pasar, dan area public lainnya.
Pemukiman liar yang berada di Kota Mojokerto biasanya dapat dijumpai di Kawasan Pasar Tanjung, dan Pasar Pon yang telah muncul sejak lama. Pemukiman liar disekitar Pasar Pon dinamakan dengan Siponrejo, disana banyak dihuni oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti tuna wisma dan tuna karya. Pada tahun 1969 kawasan tersebut sempat ditertibkan oleh Lembaga Yayasan Mojopahit untuk menampung dan melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Lembaga Yayasan Mojopahit juga merehabilitasi para PMKS agar dapat Kembali hidup di lingkungan yang normal seperti yang lainnya.
Tidak hanya di area pasar tetapi juga area umum seperti Alun-alun tak luput menjadi tempat tinggal para tuna wisma dan tuna karya, biasanya mereka tidur di bawah pohon-pohon beringin yang ada di area Alun-Alun. Hal ini membuat banyak Masyarakat yang merasa terganggu sehingga oleh Lembaga Yayasan Mojopahit dilakukan pemindahahan para pengemis dan gelandangan yang semula berada di Alun-Alun dan Pasar tanjung menjadi ke Siponrejo. Melalui kerjasama antara Yayasan Majapahit dengan Pemerintah Kota Mojokerto dibangunlah kampung untuk para PMKS yang kemudian disebut Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II. Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah berupa rehabilitasi fisik dan rehabilitasi sosial.
Meningkatnya jumlah PSK di Desa Cakarayam II dan Balongcangkring II menyebabkan desa yang semula disebut desa rehabilitasi kini lebih dikenal sebagai desa tujuan. Meski awalnya didirikan sebagai pusat akomodasi dan rehabilitasi  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Pemerintah Mojokerto juga ambil alih dalam permasalahan pemukiman kumuh yang terus menjamur melewati program KOTAKU, program tersebut Di antaranya program penanganan kawasan kumuh, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pemenuhan layanan infrastruktur dasar umum pendukung perekonomian dengan pola padat karya. Sehingga permasalahan Kawasan kumuh dapat teratasi secara baik dan terstruktur.
