"Penyelesaian percepatan sertifikasi bagi guru, UU Perlindungan Guru, serta penyelesaian  honorer dan hal hal  lainya yang  tidak dapat  kami uraikan satu persatu." Lanjut, Unifah Rosyidi yang menjabat sebagai  Ketua Umum pada masa periode kedua nya ini menjelaskan .
Unifah Rosyidi dkk selain  mendiskusikan sertifikasi guru, masalah guru honorer dengan Akhmad Muzani, tidak ketinggalan juga mengusulkan adanya undang undang perlindungan guru.
Terkini, Kasus hukum yang menimpa guru dalam menjalankan tugas keprofesionalan nya akhir akhir ini marak terjadi. Teranyar Kasus guru honorer Supriyani yang dituduh melakukan kekerasan terhadap muridnya serta pengroyokan guru M di halaman sekolah dimana guru tersebut bertugas, kedua kasus tersebut terjadi di Sulawesi Tenggara.
Banyak faktor terjadi nya kasus hukum terhadap guru, diantaranya lemahnya pemahaman  hukum bagi guru, aturan yang ada tentang perlindungan hukum bagi guru belum cukup mengikat dalam memberikan perlindungan hukum, karena hanya satu pasal dalam UU Guru dan Dosen. Sekalipun sudah ada  kesepakatan kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara organisasi PGRI dengan Kapolri tetapi  belum sepenuhnya dipahami baik oleh guru maupun oleh aparat kepolisian di bawahnya.
Oleh sebab itu PB PGRI demi melindungi guru dari jerat hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan nya secara langsung mengusulkan perlunya RUU perlindungan guru kepada Ketua MPR RI.
"Bagaimana tanggapan Ketua MPR RI atas usulan PGRI?", tanya ayah didi penasaran, diujung telepon.
"Beliau menanggapi positif"Â ujar Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang terpilih secara aklamasi dalam kongres PGRI tahun lalu, menjawab singkat .
Pada kesempatan audensi tersebut PB PGRI juga mengundang Akhmad Muzani Ketua MPR RI yang sehari hari menjabat Sekjen Partai Gerinda untuk hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional yang pertama ( Rakernas l) pada tanggal 11 February 2025 di Jakarta.
"Kami bersama PGRI tidak akan lelah terus memperjuangkan guru" demikian kata  Uni panggilan akrab nya menutup pembicaraan di ujung telepon sambil mengingatkan ayah didi untuk hadir acara pembubaran panitia HUT PGRI, Selasa 21 Januari 2025 di Cisarua Bogor.
Demikian lah tulisan ayah didi tentang  laporan audensi PB PGRI dengan Ketua MPR RI, Senin 20 Januari 2025 di kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sekalipun ayah didi tidak ikut serta dalam audiensi dengan Ketua MPR RI, cukup dapat cerita lewat telepon saja, tetapi ayah didi merasa senang dan bangga punya organisasi PGRI yang terus menerus tak lelah memperjuangkan guru.
