Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat menjadi maklum bagi semua yang berkepentingan.
Ketua Umumn
Ciptono Madianto.
 Â
Pernyataan bergabungnya organisasi honorer tingkat nasional diucapkan di depan peserta Konkernas lll Gorontalo tahun 2011, disaksikan Oleh Lembaga Legislatif, Ketua DPR RI, Marjuki Ali, disaksikan Oleh Lembaga Ekskutif, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Gorontalo, Weni Liputo serta disaksikan oleh Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Barat, Edi Permadi mewakili Indonesia Bagian Barat, Ketua Pengurus  Provinsi PGRI, Sulawesi Selatan, M. Asmin ( almarhum) mewakili Indonesia Bagian Tengah, dan Ketua Pengurus Provinsi PGRI, Nusa Tenggara Timur, Octo Owpoli mewakili Indonesia Bagian Timur.
Selanjutnya Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Indonesia, (FGHSNI) berganti nama setelah pengurus forum terkena masalah hukum, lalu dilanjutkan dengan Forum Honorer Kategori Dua Indonesia.
Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) pertama kali diperkenalkan oleh PB PGRI saat pelaksanaan Rakorpimnas Bulan Juli 2014 di Hotel Sahid Jaya,
 Sedangkan Forum Guru Bantu secara Nasional dilanjutkan oleh Forum Guru Bantu di DKI saja karena Guru Bantu yang belum diangkat PNS tinggal sebagian ada di DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya forum honorer dan menyatakan sebagai anggota PGRI bersatu dalam perjuangan dan mengembangkan solidaritas dan mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi untuk kemajuan pendidikan nasional, maka tidak ada alasan bagi PGRI untuk tidak membawa honorer sebagai bagian dari program kegiatannya.
4. Penutup.
Sejak tahun 2011 PGRI terus mengadvokasi, mendampingi dan memperjuangkan honorer, baik lewat konsep, loby hingga gerakan aksi. Setelah PGRI dibawah pimpinan Sulistyo periode nya berakhir, kemudian gerakan memperjuangkan honorer dilanjutkan oleh Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI pada periode berikutnya hingga saat ini.
Kalau sebelumnya perjuangan honorer untuk menjadi PNS, sekarang perjuangan nya bukan hanya menjadi PNS semata, tetapi juga PPPK. Sejak berlakunya Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PGRI memperjuangkan honorer bukan saja untuk menjadi PNS tetapi juga untuk menjadi ASN, termasuk didalamnya memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan nya.
Bila ada sebagian kelompok orang menuduh PGRI tidak berbuat terhadap nasib honorer, maka kelompok orang tersebut termasuk golongan yang tidak paham sejarah. Kebetulan penulis mendapatkan gelar sebutan ayah didi, karena sejak tahun 2008 ikut terlibat didalam nya. Ayah didi termasuk salah satu orang yang ikut cawe cawe perjuangan honorer.
Sesuai perkembangan zaman , organisasi honorer sudah berkembang lebih banyak dan variatif, strategi perjuangan sudah makin terukur , kondisi Pemerintah sudah berbeda, tetapi perjuangan PGRI masih tetap pada jalur sesuai jati diri PGRI yaitu jalur perjuangan, jalur profesi dan jalur kesejahteraan.
