Kedua, Bapertarum PNS hanya menyasar PNS saja keberhasilannya belum terlihat jelas hasilnya, apalagi BP Tapera yang menyasar buruh, pekerja mandiri dan pengusaha. Semua paham karakter buruh sangat berbeda jauh dengan karakter PNS. Bila  program Tapera diwajibkan, aksi dan protes keras buruh dipastikan sudah disiapkan.
Ketiga, trauma buruh dengan kebijakan undang undang Omnibuslaw cipta kerja yang dibuat tanpa melibatkan dan sosialisasi secara  baik dengan Buruh ,begitu juga dengan BP Tapera dalam penyusunan dan rancangannya tidak dengan baik sosialisasinya dan tidak melibatkan dengan buruh. Wajar buruh bereaksi dengan kecurigaan tinggi terhadap program Tapera.
Keempat , waktu pelaksanaan yang tidak didukung dengan kondisi ekonomi buruh saat ini, dimana kenaikan UMP rata rata hanya naik  2 persen sedangkan tabungan Tapera diwajibkan 2,5 persen. Kondisi ini membuat keresahan di kalangan buruh. Sekalipun program Tapera diberi tanggang waktu hingga tahun 2027.
Kelima, kekhawatiran pikiran kaum buruh di zaman media sosial saat ini, dimana berita berita terkait penyelenggaraan pengumpulan dana dari masyarakat oleh lembaga yang dibentuk oleh negara masih ramai dibicarakan. Dana BPJS, Dana Asabri hingga Jiwasraya. Terkini ada seorang menteri yang meminta keikhlasan para calon jemaah haji tabungan hajinya di gunakan untuk proyek yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan haji. Kekhawatiran ini memperkuat dorongan kaum buruh untuk menolak program Tapera
Bagaimana serikat buruh menyikapi program Tapera?.
Salah satu elemen kelompok buruh yang kenceng menolak program Tapera adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan tidak menutup kemungkinan elemen buruh lainnya juga menolak program Tapera seperti KSPSI AGN dan KSBSI Eli Silaban.
Serikat buruh disamping menolak program Tapera tetapi juga memberikan saran dan usulan.
Ayah didi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengutip pernyataan usulan KSPI kepada pemerintah terkait program Tapera.
Kutipan usulan ditulis sesuai aslinya, Yaitu sebagai berikut;
1. Merevisi UU tentang Tapera dan peraturan pemerintahnya yang memastikan bahwa hak rumah adalah hak rakyat dengan harga yang murah dan terjangkau, bentuk yang nyaman/layak, dan lingkungan yang sehat dimana pemerintah berkewajiban menyediakan dana APBN untuk mewujudkan Tapera yang terjangkau oleh rakyat.
2. Iuran Tapera bersifat tabungan sosial, bukan tabungan komersial. Artinya, pengusaha wajib mengiur sebesar 8,5%, pemerintah menyediakan dana APBN yang wajar dan cukup untuk kepemilikan rumah, dan buruh mengiur 0,5% dimana total akumulasi dana Tabungan sosial ini bisa dipastikan begitu buruh, PNS, TNI/Polri dan peserta Tapera saat  pensiun otomatis memiliki rumah yang layak, sehat, dan nyaman tanpa harus menabahkan biaya apapun. Bagi peserta yang sudah memiliki rumah, maka Tabungan sosial tersebut bisa diambil uang cash di akhir pensiunnya untuk memperbaiki atau memperbesar rumah yang sudah dimilikinya.
