Mohon tunggu...
Didi Suprijadi ( Ayah Didi)
Didi Suprijadi ( Ayah Didi) Mohon Tunggu... Guru - Pendidik, pembimbing dan pengajar

Penggiat sosial kemasyarakatan,, pendidik selama 40 tahun . Hoby tentang lingkungan hidup sekaligus penggiat program kampung iklim. Pengurus serikat pekerja guru.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Buruh Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja

28 Desember 2023   07:57 Diperbarui: 28 Desember 2023   08:01 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Partai Buruh Menuju Negara Sejahtera, Tolak Omnybuslaw Cipta Kerja

Oleh Didi Suprijadi
( Aktifis Buruh)

Partai Buruh adalah partai global, partai yang hampir ada di setiap Negara . Partai Buruh di Indonesia mengusung Tema utama menuju Negara sejahtera. Hanya saja punya perbedaan sejarah berdirinya antara Partai Buruh di Indonesia dengan Partai Buruh di Dunia.

Di Eropa dan Benua lainnya Partai Buruh didirikan oleh para kelas pekerja, yang sengaja didirikan untuk mengimbangi kelas pemodal atau Kapitalis.

Ada dua prinsip yang berbeda antara kelompok Kapitalis dengan kelompok Kelas Pekerja. Kelompok Kapitalis berprinsip berjuang untuk mengumpulkan modal sebanyak banyaknya, sedangkan kaum Kelas Pekerja berprinsip mendistribusikan modal sebanyak banyaknya. Dengan demikian satu kelompok mengumpulkan modal, kelompok lainnya membagikan Modal.

Kapitalis di Dunia berjuang untuk mengumpulkan modal sebanyak banyaknya secara real dan tidak dibantu,tidak dilindungi oleh negaranya. Sedangkan kapitalis di Indonesia berjuang mengumpulkan modal dengan dibantu serta dilindungi oleh negara, oleh sebab itu kapitalis di Indonesia disebut olighargi. Pengumpulan modal olighargi di Indonesia pada umumnya di bantu dan dilindungi oleh Negara.

Partai Buruh di Indonesia di lahirkan kembali atas dasar akibat  disyahkannya Undang undang Omnybuslaw nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja oleh Pemerintah bersama DPR.

Undang-Undang Omnybuslaw Nomor 6 Tahun 2023 adalah Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sebelum nya Undang Undang Omnybuslaw Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 disyahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober tahun 2020, tetapi digugat di Mahkamah Konstitusi ( MK ) oleh serikat pekerja  KSPI. MK mengabulkan gugatan KSPI hingga Undang Undang yang dikenal dengan sebutan Omnybuslaw dinyatakan inkonsitusional .

Pemerintah tidak mau tinggal diam agar Undang Undang tersebut tetap berlaku,maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang ( PerPu) nomor 2 tahun 2022.

Akhirnya Undang undang yang awalnya bernama Undang Undang Kemudahan Investasi dan diusulkan oleh Pemerintah serta ditengarai akan menyengsarakan rakyat khususnya buruh disyahkan juga oleh DPR pada tanggal, 31 Maret 2023

Undang undang Omnybuslaw Cipta  Kerja sangat jelas didukung oleh  dua kekuatan besar yaitu Parlemen  dan Pemerintah.
Oleh sebab itu Partai Buruh yang sejak awal dilahirkan kembali anti Omnybuslaw Cipta Kerja maka akan berhadapan dengan kekuatan besar tersebut.

Partai Buruh di Negara lain hanya melawan partai partai kapitalis di Parlemen, Sedangkan Partai Buruh di Indonesia melawan partai partai politik pengusaha hitam dan oligarki dukungan Pemerintah.

Melalui Undang undang Omnybuslaw Cipta kerja Pemerintah yang didukung oligarki dan Parlemen yang didukung pengusaha hitam membela kaum pemodal serta condong untuk mengumpulkan modal, sedangkan Partai Buruh membela Kelas Pekerja dan condong membagikan Modal yang adil dan merata.

Oleh sebab itu Partai Buruh tetap menolak Undang Undang Omnybuslaw Cipta Kerja dan bertekad untuk membuat sejarah peradaban baru.
Peradaban baru dimana praktek bernegara dengan menerapkan Pancasila secara konsisten dan konsekwen yaitu akan melakukan  distribusi kekayaan,pembagian lahan serta kesempatan kerja seluas luasnya. Ketiga kegiatan utama tersebut wajib dilaksanakan sebagai amanat konstitusi sesuai sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

rumah honorer ayah didi
28 Desember 2023

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun