Sudah 2022, Bagaimana Nasib Perangkat Desa?

2021 telah usai dan persetan dengan 100 juta pertama atau resolusi finansial lainnya. Karena selain corona, di luar sana banyak masyarakat yang survive dengan kondisi ekonomi yang mengap-mengap. Tak terkecuali ujung birokrasi pemerintahan RI, perangkat desa.

Ya, menjadi perangkat desa di sebuah pelosok Indonesia memang murni sebuah pengabdian. Hal ini di dasari oleh tak tentunya gaji turun, dari dua bulan satu kali, hingga enam bulan sekali. 

Itupun di cicil. Kondisi ini kian di perparah oleh pandemi di dua tahun ini yang mengakibatkan arus kas Pemda tersedot oleh kebutuhan Alkes dan penanganan corona.

Alhasil, perangkat desa hanya bisa pasrah dan ikhlas melayani keluhan masyarakat soal covid19, bansos hingga kegiatan pelayanan publik lainnya, meski di hati mereka merintih dana tak kunjung tiba.

Di beberapa tempat, perangkat desa malah sering terjebak hutang karena gaji turun tiga bulan sekali namun bekerja harus full senin-jumat tanpa terkecuali. Padahal, sebagai ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kesejahteraan sebuah desa sangat berpengaruh pada perekonomian dan kemajuan suatu negara.

Jika menelisik kinerja dan tanggung jawab, perangkat desa mungkin salah satu abdi negara non ASN yang paham betul antropologi daerahnya. Lebih lanjut, kedekatan mereka dengan masyarakat juga tinggi karena menjadi tempat keluh kesah warga setempat hingga sasaran pertanyaan perihal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Maka tak jarang, adu cekcok tak sepaham hingga di lontarkan kata-kata kasar diterima oleh perangkat desa, khususnya kepala desa, Kepala Dusun dan RT/RW. 

Senggol bacok, salah kata sedikit dan tak bisa mengendalilan atau menjelaskan kebijakan, pastilah habis mendapat amarah, cacian dan hinaan dari warga.

Padahal, Selama pandemi, bersama nakes, pamong desa adalah pahlawan dibalik layar dari bersedianya para warga pedesaan untuk vaksin. Mereka menggembor-gemborkan pentingnya vaksinasi pada warga setempat hingga mendata dan mendistribusikan bansos pada masyarakat lansia dan tidak mampu. Namun lagi, kesejahteraan mereka hanya dibayar dengan rasa terima kasih saja. Tak ada yang memperhatikan. Miris memang.

Bukan hanya mengajak masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi, perangkat desa juga mencatat beberapa warga kurang mampu untuk pendistribusian BLT atau bansos lainnya. Sehingga, roda ekonomi bisa berputar dan masyarakat yang kurang mampu hingga lansia bisa survive menghadapi corona.

Lebih lanjut, peran penting pamong desa dalam membangunan infrastruktur dan ekonomi desanya sangatlah vital. Jalan usaha tani misalnya, dengan pembangunan jalan usaha tani, yang memudahkan petani membawa hasil pertanian atau alsintan, sangat bermanfaat untuk mensejahterakan para petani dan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi warga setempat.

Tentu bukan hanya itu, banyak tugas dan tanggung jawab pamong desa yang tak kasat mata. Namun, dengan fakta tadi saja, sudah sepatutnya pemerintah pusat lebih memperhatikan kesejahteraan para perangkat desa. Karena sejauh pengamatan saya, pamong desa adalah salah satu agen pelayan publik yang benar-benar bekerja untuk masyarakat dan tempat tinggalnya.

Sungguh tak elok rasanya jika hak mereka masih tertahan atau bahkan harus demo seperti beberapa tahun silam.

Perlu di ingat, Sebagai penyambung lidah dan jembatan masyarakat pedesaan, tanggung jawab dan kinerja pamong desa sudah tidak bisa di sepelekan lagi. Bahkan jika di telisik lebih dalam, peran mereka sangat vital dalam memajukan daerah. Yang tentunya memberikan efek domino bagi negara.

Sebab dengan desa yang maju, akan memberikan dampak yang luar biasa, seperti mencegah urbanisasi hingga mewujudkan swasembada pangan bagi Indonesia. 

Dan tentu saja saya bukan pamong desa, namun merasa miris mendengar cerita gaji mereka yang telat berbulan-bulan sehingga harus bermuka tebal untuk mengutang.