Sistematika Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Pemerintah sebagai penyusun sekaligus pelaksana kebijakan sudah saatnya untuk bertindak secara transparan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya. Transparansi akan menciptakan kepercayaan daripada masyarakat kepada pemerintah melalui penyediaan informasi dan penjaminan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat.

Untuk itu, pemerintah hendaknya tidak membuat dan menjalankan suatu kebijaksanaan secara otokratis semaunya sendiri. Akan tetapi pemerintah harus selalu melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat di semua sektor, baik sektor swasta maupun komponen civil society yang sering disebut sebagai Good Governance. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu memberikan respon terhadap dinamika masyarakat yang menghendaki adanya sebuah kondisi yang transparan dan akuntabel.