Kebijakan Kenaikan Harga Beras: Solusi atau Beban bagi Rakyat?

Kenaikan harga beras telah menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Kini Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium dari Rp13.900/kg menjadi Rp14.900 per kg hingga April 2024, setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan mengatakan perpanjangan relaksasi HET beras premium ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan di pasar. Khususnya, stok beras premium di pasar modern. "Supaya stok di market, terutama modern market dan outlet-outlet terjaga," ujarnya seperti dilansir Liputan6.com. 

Penyebab di Balik Lonjakan Harga Beras

Sumber: Rachman Haryanto, Detik.com

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang membuat harga beras naik. Alasan utama adalah adanya gangguan cuaca El Nino yang membuat musim tanam mundur. Bayu melanjutkan, kenaikan harga beras ini akan berdampak ke depannya. Harga beras diprediksi akan tetap bertahan dan diperkirakan tidak turun kembali ke harga seperti semula. 

Namun, Kebijakan pemerintah memperpanjang kenaikan harga beras ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan menimbulkan pertanyaan apakah langkah ini benar-benar tepat untuk kondisi saat in?

Di satu sisi perpanjangan kenaikan harga beras premium dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan mereka. Dengan harga yang lebih tinggi, petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil panen mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain, kenaikan harga beras juga akan memberikan beban tambahan bagi konsumen, terutama mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. 

Dampak Kenaikan Harga Bagi Semua Pihak

Perpanjangan kebijakan ini juga dapat mengakibatkan inflasi dan menambah tekanan pada anggaran rumah tangga. Ketika harga beras naik, hal ini akan berdampak pada biaya hidup secara keseluruhan, karena harga beras menjadi acuan bagi harga-harga komoditas lainnya. Sebagai hasilnya, konsumen akan merasakan beban tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produksi beras secara domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras premium. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti penyediaan subsidi dan bantuan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

Dengan demikian, kebijakan kenaikan harga beras perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan bagi rakyat secara keseluruhan, sambil tetap memperhatikan kepentingan petani dan stabilitas pasokan beras.

Dian Sulistyarini, Mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022