Oleh : Dian Eka Safitri - Mahasiswi Stikosa AWS
Sekitar 1.000 mahasiswa beramai-ramai turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutannya, salah satunya adalah penolakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Demontrasi mahasiswa yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Masasiswa Seluruh Indonesia (BEM ISI) digelar di depan gedung DPR RI, senin (11/3/2022) di Jakarta.
Lokasi demo yang awalnya dilakukan di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wijaya,Kompleks Monumen Nasional, dan kemudian dialihkan ke Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Lutfi Yusfrizal selaku Koordinator Media BEM SI mengatakan alasan pemindahan lokasi karena ingin memastikan DPR melaksanakan konstitusi dengan baik.
Dikutip dari detik news, dalam aksi tersebut, BEM SI mengusung tegar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan, yaitu :
- Wakil rakyat didesak dan dituntut agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
- Wakil rakyat didesak dan dituntut untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
- Wakil rakyat didesak dan dituntut untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
- Wakil rakyat didesak dan dituntut untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
Selain dari 4 tuntutan tersebut, aliansi BEM SI juga meminta tanggapan atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum ada tanggapan. Terdapat 18 tuntutan yang dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022, dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 lalu.
Tuntutan tersebut berisi tentang desakan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, dan desakan untuk mengkaji ulang UU IKN hingga menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai UU Cipta Kerja.
"Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat, kami meminta pimpinan DPR disini mewakili suara Rakyat bukan suara partai politik" kata Luthfi dikutip dari liputan 6.com.
