Mohon tunggu...
Dian Aulia Salsabila
Dian Aulia Salsabila Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember

Mahasiswa yang sedang belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Jumlah Penduduk Miskin Jember Peringkat Dua se-Jatim

21 September 2022   23:50 Diperbarui: 22 September 2022   00:00 1293
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber :  Jurnal Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan Kabupaten Jember

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Kabupaten Jember, Arif Joko Sutejo mengatakan bahwa angka kemiskinan semakin meningkat sejak tahun 2019. Menurutnya kemiskinan terjadi akibat tingginya angka pengangguran. Selain itu, terjadi inflasi sekitar bulan Maret dan bulan April, di saat momen Hari Raya Idul Fitri. Angka kemiskinan sendiri menyentuh angka 10,41 persen di tahun 2021. Hal ini naik 3,67 persen dari tahun sebelumnya pada Maret 2021. Pada bulan Maret 2020, tercatat ada 247.990 jiwa yang dikategorikan penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan atau kategori miskin dengan presentase 6,74 persen. Sementara itu, kategori miskin pada Maret 2021, tercatat 257.090 jiwa dimana Kabupaten Jember peringkat ke dua jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang dengan jumlah 276.580 jiwa.

Kepala BPS Kabupaten Jember, Arif Joko Sutejo mengatakan bahwa pada bulan Maret 2021 garis kemiskinan di Kabupaten Jember sebesar Rp. 380.397 per kapita per bulan. Akan tetapi besaran tersebut bertambah sebesar Rp. 15.102 per kapita per bulan. Sebelumnya dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar Rp. 365.295 naik sebesar 4,13 persen.

Arif Joko Sutejo, Kepala BPS Kabupaten Jember, menuturkan terkait naiknya jumlah penduduk miskin bahwa akibat pandemi Covid-19  yang menyebabkan ruang mobilitas menjadi terbatas. Selain itu, berdasarkan keterangannya yang paling penting adalah bantuan sosial yang tepat sasaran. Beliau juga mengatakan, “Mudah-mudahan pada tahun 2022 angka kemiskinan mulai menurun karena aktivitas ekonomi yang sudah mulai kembali normal.” Akan tetapi masalah kemiskinan ini tidak hanya bantuan sosial yang paling penting tapi juga pemberdayaan pada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Meskipun pandemi Covid-19 telah menurun, masyarakat mulai dihadapi tantangan baru dengan naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Artinya butuh program jangka panjang dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, tidak hanya program bantuan sosial.

Berdasarkan data time series (2015), daerah yang memiliki kemiskinan tertinggi di Kabupaten Jember berada di 9 kecamatan dari total 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Daerah tersebut, antara lain : Kecamatan Silo sebanyak 14.105 RTM (Raoat Tinjauan Manajemen), Kecamatan Sumberbaru sebanyak 13.516 RTM, Kecamatan Bangsalsari sebanyak 13.197, Kecamatan Ledokombo sebanyak 13.035 RTM, Kecamatan Kalisat sebanyak 12.247 RTM, Kecamatan Sumberjambe 11.945 RTM, Kecamatan Mumbulsari sebanyak 11.550 RTM, Kecamatan Sukowono sebanyak 11.309 RTM, dan Kecamatan Tempurejo sebanyak 9.470 RTM. Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi rata-rata jauh dari pusat Kabupaten Jember yang meliputi tiga kecematan, yaitu Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari. Hal ini menjadi faktor menaiknya angka kemiskinan. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan pendeketan sebagai kemiskinan struktural.

Kemiskinan sendiri merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan esensial atau asasi manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemisikinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketimpangan pembangunan. Tingginya tingkat kemiskinan pada daerah kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten adalah contoh adanya kemiskinan struktual,. Hal tersebut terjadi akibat masalah pembangunan yang bersifat struktural, yaitu kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga memicu ketimpangan. Ketimpangan-ketimpangan tersebut meliputi hubungan dengan daerah, hubungan antar daerah tertentu dengan daerah yang lain, hubungan antar sektor modern dengan sektor tradisional, serta hubungan antar sektor asing, sektor domestik, dan sektor nasional.

Faktor-faktor selain yang telah dijelaskan, kemiskinan struktural menurut Sunarso (Mardimin, Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia : 2000) juga disebabkan oleh kesempatan untuk mendapat pekerjaan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, teknologi, modal, akses terhadap sumber daya, akses jalan atau distribusi, manajemen dan partisipasi dalam pembangunan.  Ketimpangan struktural harus dihadapi secara langsung dengan usaha pembangunan daerah, usaha pembangunan daerah pedesaan, dan peningkatan kesempatan kerja sebagai suatu tujuan utama strategi pembangunan. Maka kemiskinan struktural di Kabupaten Jember ini berfokus pada penataan dalam pembangunan ekonomi.

Beberapa upaya yang dapat pemerintah lakukan dalam mengurangi kemiskinan, yaitu berfokus pada pembangunan ekonomi melalui tata wilayah struktur spasial sebagai alat mencapai tujuan pengembangan wilayah. Tata wilayah struktur spasial dibangun beriringan dengan menciptakan komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah di Kabupaten Jember terutama dalam sektor pertanian.

Sumber :  Jurnal Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan Kabupaten Jember
Sumber :  Jurnal Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan Kabupaten Jember

Sektor pertanian ini memberikan kontribusi besar pada pendapatan masyarakat. Sektor ini dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran hingga kemiskinan. Potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian diiringi oleh kemajuan teknologi dan kemampuan tingkat output pertanian, serta menciptakan pola permintaan yang kondusif pada pertumbuhan. Setelah berkembangnya komoditas unggulan, selanjutnya dapat ditentukan kawasan sebagai titik sub pusat dalam meningkatkan efektivitas sesuai dengan kondisi wilayah yang strategis.

Sumber peta : pinhome.id
Sumber peta : pinhome.id

Penentuan sub pusat semisal seperti wilayah A sebagai titik bahan pangan komoditas sayuran atau buah yang cocok sebagaimana kondisi wilayah. Wilayah B, pusat kota sebagai pusat pelayanan dan jasa. Wilayah C, semisal untuk komoditas tembakau. Wilayah D untuk sub pusat perikanan. Serta wilayah E untuk komoditas bahan pangan. Wilayah-wilayah tersebut tetap saling berhubungan. Adanya keunggulan setiap daerah membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang nantinya mengurangi angka kemiskinan.

Sumber : eastjava.com
Sumber : eastjava.com

Tidak hanya sektor pertanian yang dapat dijadikan keunggulan dalam pembangunan wilayah. Tempat wisata juga dapat dijadikan sektor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Daerah pesisir, yaitu pantai bisa dikembangkan melalui penataan tempat yang baik. Dalam penataannya mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan wisatawan. Dari lahan parkir, ruang khusus ibadah dan kamar mandi, maupun ruang publik, yaitu restoran dan tempat berteduh. Tempat wisata ini dapat dijadikan aktivitas ekonomi, jika dikelola dengan baik dan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar.

Sumber : peta-hd.com
Sumber : peta-hd.com

Dalam pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan perlu distribusi yang memadai dengan mengedepankan kepentingan bersama. Agar satu wilayah dengan wilayah lainnya terhubung, hal tersebut sangat memerlukan fasilitas jalan yang memadai. Maka perlu diperhatikan bagaimana jalur transportasi yang baik. Memperbaiki kondisi jalan juga sangat perlu untuk mendukung dalam kegiatan distribusi.  Hal ini semakin baik lagi jika ada alternatif jalan baru atau jalan yang lebih dekat.

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah perlu secara bertahap menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan. Seperti sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Disamping hal itu semua, SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor utama untuk menggerakkan segala upaya dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, dibutuhkan pemberdayaan bagi SDM (Sumber Daya Manusia).  Hal tersebut, berbasis pemberdayaan masyarakat dengan program perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja, berbasis program pendukung lainnya, seperti literasi keuangan maupun pengenalan teknologi dan informasi, serta berbasis pemberdayaan usaha ekonomi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jember untuk mengatasinya perlu kebijakan jangka panjang dari pemerintah. Hal tersebut melalui pembangunan ekonomi dengan mengembangkan spesialisasi komoditas unggulan pada setiap wilayah. Adanya komoditas unggulan membantu peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi angka kemiskinan. Hal ini perlu didukung oleh distribusi dan infrastruktur yang baik karena dua hal tersebut yang dapat menghubungkan antar satu wilayah ke wilayah lainnya untuk mencapai keseimbangan dan mencegah ketimpangan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun